TURKI, SULSEL.POJOKSATU.Id - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), hadir sebagai pembicara kunci dalam perhelatan internasional bertajuk "In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East" di Ankara, Turki, pada 8-9 November 2026.

Konferensi akbar ini diselenggarakan oleh Universitas Oxford bekerja sama dengan ORSAM (Pusat Studi Timur Tengah Turki), serta dihadiri oleh sekitar 200 ahli, diplomat, dan praktisi perdamaian dunia.

Kehadiran JK dan delegasi Indonesia di ibu kota Turki ini memiliki arti strategis yang mendalam, khususnya dalam mendukung ikhtiar Pemerintah Turki untuk mencapai rekonsiliasi damai dengan kelompok perlawanan Kurdi di Suriah, Irak, dan Iran. Dunia internasional, melalui forum ini, ingin belajar secara langsung bagaimana model perdamaian Aceh berhasil meredam konflik bersenjata puluhan tahun menjadi masyarakat yang harmonis dan damai.

Film Dokumenter Aceh Diputar di Malam Pertama

Pada hari pertama konferensi, Minggu, 8 November 2026 malam waktu Ankara, digelar pemutaran film dokumenter tentang proses perdamaian Aceh.

Pemutaran film dilanjutkan dengan sesi dialog yang menghadirkan tiga narasumber utama.

Mereka adalah Jusuf Kalla selaku Inisiator Perundingan Damai Helsinki, Hamid Awaludin selaku Ketua Tim Juru Runding Pemerintah RI dengan GAM, dan Dino Patti Djalal selaku Pendiri dan Direktur Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), sekaligus Produser Eksekutif film dokumenter tentang perdamaian Aceh.

JK: Negara Harus Turunkan Ego

Dalam paparannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa konflik domestik terdiri atas dua klasifikasi.

Pertama, konflik horizontal, yakni konflik antar-kelompok masyarakat yang saling berhadapan.

Kedua, konflik vertikal, yakni ketika sekelompok orang mengangkat senjata melawan negara.

Apa pun bentuknya, kata JK, negara harus terlibat dan mengambil inisiatif untuk bernegosiasi damai. Pemerintah harus menurunkan ego dan mendekati pihak-pihak yang bertikai, baik kelompok yang berkonflik sesama masyarakat maupun pihak yang melawan negara.

Masalahnya, menurut JK, pihak-pihak yang berkonflik kerap memiliki ego tinggi untuk terus berkonflik. Konflik itu justru menjadi "jualan" para pemimpin mereka kepada para pengikutnya.

Akar Konflik Aceh Bukan Agama, Tapi Ketidakadilan Ekonomi

JK juga menegaskan, menyelesaikan konflik harus dimulai dengan memahami akar dan motifnya.

Ada konflik yang di permukaan tampak bermotif agama. Namun setelah ditelusuri, ternyata konflik tersebut dimotivasi oleh ketidakadilan ekonomi akibat kebijakan negara.

Konflik Aceh masuk dalam kategori ini.

Aceh kaya akan sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin. Karena itu, konflik Aceh terjadi bukan karena keinginan mendirikan negara Islam.

"Itulah sebabnya, dalam perjanjian damai disepakati bahwa Aceh memperoleh 70 persen bagi hasil," tegas JK.

Hari Kedua: Bahas Modek Resolusi Konflik Turki

Pelaksanaan konferensi berlanjut pada hari kedua, Senin, 9 November 2026.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah Model dan Paradigma Resolusi Konflik Turki.

Sesi ini menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, bersama Profesor Talha Kose yang merupakan Direktur Akademi Intelijen Negara Turki, serta Muhammad Bhabha, mantan Anggota Parlemen sekaligus Penasihat Perdamaian dan Negosiator Afrika Selatan.

Melalui forum ini, pengalaman Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi upaya Turki membangun kontrak sosial baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.