SULSEL.POJOKSATU.id - Ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar penyadapan. Yakni ketika informasi rahasia digunakan sebagai alat dalam pertarungan kekuasaan. Pada titik itu, yang terancam bukan hanya privasi seseorang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting yang belakangan terungkap membuka persoalan serius. Perkara ini menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Menurut keterangan penyidik, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya. Penyadapan itu disebut tidak berkaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan. Penyidik juga menduga ada penghapusan data hasil penyadapan.
Sasaran yang disebut oleh penyidik tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Hingga 5 November 2026, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Tiga orang ditahan, sementara satu tersangka belum ditahan karena alasan kesehatan. Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses hukum masih harus berjalan untuk membuktikan dugaan tersebut.
Ada satu pertanyaan yang patut diajukan: untuk kepentingan apa informasi rahasia tentang begitu banyak orang dikumpulkan?
Pertanyaan ini penting karena penyadapan bukan sekadar urusan teknologi dan informasi. Ia menyangkut kekuasaan. Pihak yang dapat mengakses komunikasi orang lain memiliki peluang mengetahui hal-hal yang tidak diketahui publik. Informasi itu bisa menyangkut keputusan politik, hubungan pribadi, kepentingan bisnis, bahkan percakapan yang dapat mempengaruhi nama baik seseorang.
Dalam negara hukum, kewenangan semacam itu harus dibatasi oleh aturan yang jelas. Penyadapan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Harus ada dasar hukum, prosedur, dan pengawasan. Tanpa itu, teknologi yang seharusnya membantu penegakan hukum justru dapat menjadi alat untuk mengawasi dan menekan orang lain.
Rahasia Sebagai Alat Kekuasaan
Dalam kajian politik dikenal istilah kompromat. Istilah ini merujuk pada informasi yang dapat merusak nama baik atau kedudukan seseorang dan berpotensi digunakan untuk menekan orang tersebut.
Informasi semacam itu tidak harus langsung dibuka kepada publik. Cukup dengan mengetahui bahwa seseorang memiliki rahasia yang dapat merugikan dirinya, pihak yang menguasai informasi itu sudah memiliki potensi untuk mempengaruhinya.
Di sinilah bahaya penyadapan ilegal menjadi lebih luas daripada pelanggaran privasi. Hasil penyadapan, jika dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dapat menjadi alat untuk menekan atau mempengaruhi perilaku seseorang.
Kita belum memiliki bukti bahwa hasil penyadapan dalam perkara ini telah digunakan untuk memeras, mengancam, atau mengendalikan pihak-pihak yang menjadi sasaran. Kita juga belum mengetahui secara pasti motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Karena itu, tidak tepat jika kita langsung menunjuk kelompok politik tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Namun, kemungkinan penyalahgunaan informasi semacam itu tidak boleh dianggap remeh.
Bayangkan jika dalam pertarungan politik, satu pihak memiliki informasi rahasia tentang pihak lain. Sementara pihak yang menjadi sasaran berusaha mengetahui siapa yang mengumpulkan informasi tersebut. Masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu untuk dibuka dan sesuatu untuk disembunyikan.
Pada keadaan seperti itu, politik berisiko berubah menjadi permainan saling menyandera. Bukan lagi adu gagasan, program, atau kemampuan mengelola negara. Melainkan pertarungan tentang siapa yang paling banyak mengetahui kelemahan lawannya.
Jika keadaan semacam ini dibiarkan, kepentingan publik bisa tersingkir. Energi para pemegang kekuasaan habis untuk saling mengawasi dan menjaga rahasia, sementara persoalan masyarakat menunggu penyelesaian.
Republik tentu tidak boleh berjalan dengan cara seperti itu.
Ketika Kepercayaan dipertaruhkan
Perkara ini menjadi semakin serius karena melibatkan aparat dan perangkat negara yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat. Kepolisian memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun, kewenangan itu harus dijalankan sesuai aturan dan dapat diawasi.
Teknologi yang semestinya membantu negara menjaga keamanan dapat berubah menjadi ancaman apabila digunakan tanpa dasar hukum. Perangkat yang dirancang untuk kepentingan penegakan hukum bisa menjadi alat untuk memantau warga, pejabat, bahkan pemimpin pemerintahan sendiri.
Karena itu, penyelidikan perkara ini tidak cukup berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan penyadapan. Publik juga perlu mengetahui bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Siapa yang memberi persetujuan? Siapa yang mengetahui? Siapa yang mengendalikan akses terhadap data? Untuk kepentingan apa informasi itu dikumpulkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses hukum yang terbuka dan dapat dipercaya.
Jika ada penyalahgunaan kewenangan, siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab. Jabatan, kedekatan politik, dan jasa masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk membalas kepentingan politik. Setiap orang harus diperlakukan berdasarkan bukti dan hukum, bukan berdasarkan kedekatan atau pertentangan dengan kekuasaan.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nama baik sejumlah pejabat. Lebih jauh, ini menyangkut keyakinan masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi mereka, bukan untuk mengawasi dan mengendalikan kehidupan mereka.
Republik Bukan Milik Pemegang Rahasia
10 November 2026, kita kembali memperingati Hari Pahlawan. Tanggal ini mengingatkan kita pada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Saat itu, rakyat mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Para pejuang berjuang agar bangsa ini dapat menentukan nasibnya sendiri. Mereka tidak berjuang untuk memberikan republik kepada segelintir orang. Kemerdekaan diperjuangkan agar seluruh rakyat dapat hidup sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Kini, tantangan kita memang berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan kekuatan asing yang hendak menguasai kembali negeri ini. Tetapi kemerdekaan tetap harus dijaga. Bukan hanya dari ancaman terhadap wilayah, melainkan juga dari penyalahgunaan kekuasaan di dalam negeri.
Kemerdekaan seharusnya memberi ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, memperoleh perlindungan hukum, dan menjalani kehidupan tanpa pengawasan sewenang-wenang.
Negara yang merdeka bukan berarti negara yang bebas melakukan apa saja terhadap warganya. Justru kekuasaan negara harus dibatasi agar hak-hak rakyat tetap terlindungi.
Karena itu, di tengah peringatan Hari Pahlawan, ada pertanyaan yang layak kita renungkan: setelah para pendahulu mempertaruhkan nyawa untuk memerdekakan republik, apakah generasi yang kini memegang kekuasaan justru akan mempertaruhkan republik demi rahasia dan kepentingan mereka sendiri?
Jangan sampai republik yang diperjuangkan dengan pengorbanan begitu besar berubah menjadi politik sandera menyandera di tangan mereka yang saling menyimpan rahasia.
Penulis: Adi Adnan (Pemerhati Masalah Politik, Sosial, dan Keagamaan)
