MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Status Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengaadaan bibit nanas dinyatakan sah dan berdasar hukum. Itu setelah Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bahtiar Baharuddin, Senin (9/11/2026).
Permohonan praperadilan ini diajukan Bahtiar Baharuddin (Pemohon) melawan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Termohon) terkait penetapan kembalinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar.
Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Arwana menjelaskan bahwa lembaga praperadilan diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol aparat penegak hukum dengan pemeriksaan yang dibatasi secara ketat pada aspek formil.
Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan. Hal tersebut dinilai telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Terkait keberatan penggunaan alat bukti, hakim menilai Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perolehan alat bukti mana yang tidak sah. Penilaian bobot alat bukti merupakan domain pokok perkara. Hakim menegaskan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti pada penyidikan sebelumnya tidak sah, maka alat bukti tersebut tetap sah dan dapat digunakan kembali.
Selain itu, mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM di persidangan, hakim berpendapat bahwa dalam menilai alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya, titik tekannya terletak pada substansi keterangannya yang baru, bukan pada orangnya (person).
Hakim Tunggal juga menguraikan bahwa Termohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka.
Menanggapi dalil Pemohon mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam Surat Penetapan Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan oleh penyidik kepada Pemohon saat pemeriksaan. Ketiadaan pencantuman tertulis itu tidak serta-merta membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah. Begitu pula dalil keberatan Pemohon mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain dinilai tidak berdasar hukum dan patut ditolak.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal PN Makassar yang dinilai telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.
"Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026) dikutip laman resmi Kejati Sulawesi Selatan.
Soetarmi juga memberikan apresiasi kepada Tim Jaksa Kuasa Termohon yang telah bekerja keras mempertahankan argumen hukum dan mematahkan seluruh dalil Pemohon selama persidangan berlangsung.
"Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya," tutup Soetarmi.
