MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengambil langkah terobosan dalam mengatasi persoalan sosial dengan resmi meluncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Tidak sekadar memfasilitasi akses lapangan kerja hingga bursa kerja (job fair), jajaran kepolisian juga menyatakan perang terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Peluncuran program ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama sejumlah asosiasi pengusaha dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Tekan Kerawanan Sosial dari Akar Masalah

Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa Program Poliram merupakan implementasi dari program kerja Kapolri yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengangguran memiliki dampak domino yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan daerah.

“Kita semua menyadari bahwa persoalan pengangguran bukan sekadar isu ekonomi semata. Ketiadaan lapangan pekerjaan yang layak berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan berpotensi memicu kerawanan sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujar Kapolda.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam program ini bukan untuk mengambil alih wewenang kementerian maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, kepolisian bertindak sebagai fasilitator sekaligus jembatan penghubung antara pencari kerja, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.

Akses Setara bagi Penyandang Disabilitas dan Sikap Tegas Berantas Pungli

Program Poliran dirancang secara menyeluruh mulai dari pendataan terintegrasi, pelatihan keterampilan vokasi, pembinaan kewirausahaan, hingga penyelenggaraan job fair. Program ini juga memberikan ruang kesetaraan bagi seluruh masyarakat usia produktif, termasuk kelompok penyandang disabilitas, agar memiliki kompetensi dan kemandirian ekonomi.

Guna memastikan masyarakat tidak dirugikan saat mencari pekerjaan, Kapolda Sulsel menginstruksikan jajarannya untuk mengawal ketat proses rekrutmen tenaga kerja agar berjalan bersih dan transparan.

“Kami menyatakan perang terhadap segala bentuk praktik percaloan dan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Jika masyarakat menemukan adanya oknum yang melakukan pungli dalam proses pencarian kerja, jangan ragu untuk segera melaporkannya melalui layanan Call Center 110 atau langsung kepada jajaran kami di lapangan,” tegasnya.

Kolaborasi Lintas Sektor dengan Asosiasi Pengusaha dan Balai Vokasi

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mempertemukan kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri, Polda Sulsel menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan strategis, meliputi:

Lembaga Pelatihan Vokasi, terdiri atas Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, BPVP Kabupaten Pangkep, dan BPVP Kabupaten Bantaeng.

Asosiasi Dunia Usaha dan Industri antara lain KADIN Sulawesi Selatan, HIPMI Sulsel, GAPENSI Sulsel, GAPEKSINDO Sulsel, Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, serta Gerakan Ekonomi Kreatif Sulsel.

Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan perusahaan, Pejabat Utama Polda Sulsel, serta jajaran kapolres wilayah aglomerasi dan sekitarnya, yakni Kapolrestabes Makassar, Kapolresta Gowa, Kapolres Pelabuhan Makassar, dan Kapolres Maros.