MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Isu penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat publik memantik diskursus serius di kalangan tokoh Islam Sulawesi Selatan. Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PW Parmusi) Sulsel mengingatkan umat Islam agar tidak gamang menghadapi gejolak politik tersebut, melainkan menjadikannya momentum untuk memperkuat konsolidasi menjelang kontestasi kepemimpinan nasional 2029.
Pesan tegas itu mengemuka dalam Diskusi Tematik bertajuk "Sadap-Menyadap Menurut Perspektif Islam" yang digelar PW Parmusi Sulsel di Rumah Makan Wong Solo, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Forum yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPW Parmusi Sulsel, Dr. H. Abubakar Wasahua dan dipandu Wakil Ketua PW Parmusi Sulsel, Prof. Dr. Mardi Adi Armin, ini berlangsung dinamis dengan menghadirkan tiga narasumber Utama, yaitu Ketua Dewan Pakar Parmusi Sulsel Dr. H. Andi Iqbal Parewangi, Anggota DPRD Sulsel H. Haris Abdurrahman, serta Ketua PD Parmusi Makassar Dr. H. Ridwan Al Bone.
Perspektif Hukum Islam: Penyadapan Ilegal dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Merespons kasus yang kini tengah diusut Polri, yang sedikitnya 13 orang saksi termasuk ahli ITE telah diperiksa, Ridwan Al Bone membedah fenomena penyadapan melalui landasan teologis Alquran Surah Al-Hujurat ayat 12.
Surah tersebut secara gamblang melarang umat manusia untuk berprasangka buruk (su'uzhan), mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus), serta menggunjing (ghibah). Dalam kacamata syariat Islam, penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan pejabat publik bukan sekadar pelanggaran etika atau penyalahgunaan teknologi informasi semata, melainkan telah merembet jauh pada bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Fakta Sejarah Global dan Ujian Konstitusi
Sementara itu, mantan anggota DPD RI, H. Andi Iqbal Parewangi, mengajak masyarakat melihat kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo secara jernih dan historis. Menurutnya, praktik spionase dan penyadapan bukanlah hal baru dalam dinamika politik kekuasaan dunia.
Ia mencontohkan peristiwa penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), oleh badan intelijen Australia pada Agustus 2009 silam, hingga praktik spionase yang sudah dijalankan sejak era Kerajaan Majapahit.
"Jadi ini adalah fakta sejarah yang fenomenal dan global," katanya.
Kendati demikian, Iqbal menggarisbawahi bahwa episentrum dari aksi penyadapan ilegal tetap menjadi alarm keras yang menunjukkan adanya celah kelemahan sekaligus pelecehan terhadap konstitusi negara. Oleh karena itu, ia meminta umat Islam tidak larut dalam kegamangan, tetapi justru merapatkan barisan untuk mengawal jalannya kepemimpinan nasional.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Sulsel, H. Haris Abdurrahman, menekankan pentingnya kedewasaan berpolitik dan kekuatan basis massa umat Islam. Ia mengingatkan agar umat tidak terjebak pada narasi provokatif tanpa data yang valid dalam menyikapi isu-isu nasional.
"Kita akan sulit meraih kemenangan, bila pondasi politik yang dibangun menjadi rapuh," kata Haris.
Ia pun mendorong publik untuk mengedepankan tabayyun dan analisis yang berimbang dalam melihat setiap persoalan bangsa.
"Jangan kita hanya bisa mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi lihatlah faktanya secara proporsional dan objektif. Bukan asbun," harapnya.
Wacana Duet Muhammadiyah-NU Menuju 2029
Diskusi kemudian mengerucut pada peta jalan politik umat Islam menjelang berakhirnya masa pemerintahan Prabowo Subianto pada 2029 mendatang. Andi Iqbal Parewangi melontarkan gagasan agar umat Islam tidak melulu memosisikan diri sebagai oposisi, melainkan harus taktis membaca peluang kepemimpinan.
Iqbal menilai, formasi kepemimpinan nasional yang paling ideal untuk Indonesia adalah kolaborasi antara dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, stok kader terbaik Muhammadiyah maupun NU untuk memimpin Indonesia sangat melimpah.
Namun, ia menyoroti tantangan klasik yang kerap menggagalkan terwujudnya poros tersebut: lemahnya konsolidasi internal akibat rasa saling curiga, serta rapuhnya soliditas dan integritas elite umat ketika sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan.






