MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menerima audiensi Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (13/11/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam pemenuhan kuota 30 persen perempuan penyelenggara pemilu serta pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Fatayat NU di sejumlah daerah yang telah terlibat langsung dalam pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di lingkungan Bawaslu.
"Kami berterima kasih atas keterlibatan Fatayat di beberapa daerah dalam pembentukan Pokja PPKS. Sesuai dengan mandat dari Bawaslu RI bahwa semua daerah harus ada Pokja, apalagi setiap lembaga itu rentan terjadi kekerasan seksual," ujar Mardiana saat menerima jajaran pengurus PW Fatayat NU Sulsel.
Dorong Pemenuhan Kuota 30 Persen Penyelenggara Pemilu
Selain penguatan Pokja PPKS, Mardiana berharap keterlibatan Fatayat NU dapat diperluas ke berbagai aspek kelembagaan Bawaslu Sulsel. Fokus utama yang ditekankan adalah penguatan kapasitas politik perempuan agar siap mengambil peran strategis sebagai penyelenggara pemilu.
Menurut Mardiana, ruang bagi perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu diproyeksikan semakin terbuka lebar seiring bergulirnya wacana penambahan struktur kelembagaan dalam rancangan undang-undang pemilu yang baru. Momentum tersebut dinilai perlu dimanfaatkan secara optimal oleh kader perempuan.
"Oleh karena itu, kami mendorong penguatan perempuan. Harapannya, kuota 30 persen dalam tubuh penyelenggara pemilu dapat terpenuhi dengan baik. Hal yang paling penting adalah penguatan kapasitas," tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Mardiana mendorong adanya pemetaan dan pendataan kader perempuan potensial di setiap daerah agar dapat dilibatkan dalam berbagai program pengembangan kapasitas politik. Di luar penguatan internal, Bawaslu Sulsel juga mengajak Fatayat NU menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui jalur kerelawanan pengawasan.
Rencana MoU Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif
Senada dengan hal itu, Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menilai Fatayat NU memiliki posisi strategis sebagai "rumah besar" yang menghimpun beragam latar belakang perempuan, mulai dari kader partai politik, akademisi, hingga aktivis. Potensi besar ini diharapkan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang pendidikan politik.
"Harapannya, partisipasi perempuan dapat mengisi ruang-ruang strategis. Kita bisa dorong pendidikan politik agar perempuan siap mengambil peran sebagai akademisi, praktisi, maupun penyelenggara pemilu, baik melalui tatap muka maupun daring," ungkap Saiful.
Saiful juga membuka ruang kolaborasi dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diinisiasi Fatayat NU dengan dukungan Bawaslu, serta integrasi materi demokrasi dalam Latihan Kader Dasar (LKD). Selain itu, Fatayat NU didorong menginisiasi pendidikan politik bagi perempuan bakal calon anggota legislatif serta memperluas sinergi bersama perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil (NGO).
Edukasi Anti Politik Uang bagi Gen Z Lewat Program "Mabar"
Sementara itu, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menambahkan bahwa kerja sama ke depan juga dapat diarahkan pada pengembangan konten digital kreatif serta penguatan pengawasan politik uang.
"Kami akan segera meninjau teknis penyusunan MoU bersama Fatayat NU agar kerja sama dapat berjalan lebih terstruktur," kata Alamsyah.
Menyambut baik rencana kolaborasi tersebut, Ketua PW Fatayat NU Sulsel, Herwanita, memaparkan kesiapan jaringannya yang mengakar berbasis majelis taklim. Salah satu program unggulan yang siap disinergikan dengan Bawaslu Sulsel adalah Mabar (Majelisan Bareng).
"Program Mabar mengusung konsep pengajian yang dinamis yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Melalui forum tersebut, kajian keagamaan akan dipadukan dengan edukasi kepemiluan, khususnya bahaya politik uang bagi gen Z," tandasnya.
