GOWA, SULSEL.POJOKSATU.id - Bawaslu Sulsel terus memperluas sinergi strategis dengan perguruan tinggi dalam memperkuat penegakan hukum pemilu. Langkah konkret ini diwujudkan melalui audiensi dan kunjungan kerja Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ke Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar, Kampus II Samata, Gowa, Senin (16/11/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Abdul Malik, bersama Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi, Alamsyah, serta jajaran sekretariat. Rombongan disambut langsung oleh Dekan FSH UIN Alauddin, Prof. Abd Rauf Muhammad Amin, beserta Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi.

Pertemuan ini secara khusus mematangkan rencana kolaborasi penyelenggaraan forum ilmiah bertajuk Siyasah Democracy Forum: Law and Election Enforcement yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 mendatang. Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialektika antara praktisi penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi untuk membedah dinamika keadilan pemilu.

Memadukan Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyyah

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Abdul Malik, menyampaikan bahwa kompleksitas tantangan kepemiluan menuntut keterlibatan aktif kalangan akademisi. Menurutnya, kajian hukum positif ketatanegaraan perlu disandingkan dengan perspektif nilai-nilai etika politik Islam (siyasah syar'iyyah) yang menjadi kekuatan keilmuan di FSH UIN Alauddin.

"Kami menggagas Siyasah Democracy Forum dengan tema Law and Election Enforcement untuk mempertemukan perspektif praktis di lapangan dengan kajian akademis yang mendalam. Efektivitas penegakan hukum pemilu tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga pengawas, tetapi membutuhkan daya kritis dan rekomendasi dari kampus," ujar Abdul Malik dalam pertemuan tersebut.

Alumni UIN Alauddin ini juga mengungkapkan rencana Bawaslu Sulsel untuk menghadirkan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam forum tersebut. Kehadiran unsur pimpinan pusat diharapkan mampu memperkaya diskursus nasional mengenai penguatan pengawasan pemilu.

Tindak Lanjut MoU dan Akses Data Riset Kepemiluan

Sementara itu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menegaskan bahwa rencana kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah dijalin antara Bawaslu Sulsel dan UIN Alauddin Makassar pada awal tahun.

Menurut Alamsyah, ikatan kelembagaan maupun kultural yang kuat antara Bawaslu Sulsel dan keluarga besar UIN Alauddin menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda pengawasan partisipatif. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi civitas akademika FSH untuk memanfaatkan data kepemiluan Bawaslu Sulsel sebagai bahan riset dan kajian ilmiah.

"Secara administratif payung MoU sudah berjalan dan bahkan sempat disaksikan langsung oleh Komisi II DPR RI. Melalui forum di Fakultas Syariah dan Hukum ini, kita dorong implementasi nyata di tingkat fakultas, sekaligus membuka akses data pencegahan dan penanganan pelanggaran bagi mahasiswa maupun dosen yang ingin melakukan penelitian," jelas Alamsyah.

Dukungan Penuh 31 Guru Besar FSH UIN Alauddin

Menanggapi gagasan tersebut, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Abd Rauf Muhammad Amin, menyambut antusias inisiatif kolaborasi dari Bawaslu Sulsel. Ia menegaskan kesiapan penuh pihak fakultas untuk mendukung teknis pelaksanaan Siyasah Democracy Forum.

Prof. Rauf Amin memaparkan bahwa FSH UIN Alauddin memiliki sumber daya akademik yang mumpuni untuk menjadi mitra strategis Bawaslu. Dukungan tersebut mencakup enam program studi, yang empat di antaranya telah terakreditasi Unggul, serta kekuatan 31 guru besar di lingkungan fakultas.

"Kami merasa senang dan bangga atas kunjungan kerja Bawaslu Sulsel. Fakultas Syariah dan Hukum siap bersinergi menyukseskan Siyasah Democracy Forum demi penguatan sistem demokrasi dan kepemiluan di Indonesia," tutup Prof. Rauf Amin.