MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperkuat kemitraan strategis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel. Langkah kolaboratif ini difokuskan untuk mengawal agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Komitmen sinergi tersebut terbangun saat pengurus PW Fatayat NU Sulsel masa khidmat 2026-2031 melakukan audiensi resmi dengan Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Sulsel, Fauzi Andi Wawo. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD, Lantai 2, Gedung Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Senin (16/11/2026).

Selain menjadi momentum silaturahmi kepengurusan baru, audiensi ini dimanfaatkan untuk memaparkan arah kepemimpinan dan peta jalan (roadmap) program strategis organisasi selama lima tahun ke depan.

Fokus Kemandirian Ekonomi dan Penguatan Komunitas

Ketua PW Fatayat NU Sulsel, Herwanita, menjelaskan bahwa kepengurusan periode 2026-2031 berorientasi pada pembentukan karakter perempuan muda NU yang mandiri secara ekonomi, progresif, inklusif, serta berlandaskan nilai Islam Rahmatan Lil Alamin.

Dengan modal sosial dan rekam jejak panjang dalam pengorganisasian akar rumput, Fatayat NU siap menjadi motor partisipasi publik untuk mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam paparannya, Herwanita merinci sejumlah ruang kolaborasi lintas sektor yang relevan dengan bidang koordinasi Wakil Ketua IV DPRD Sulsel, meliputi:

Pendidikan dan Perlindungan: Dialog kebijakan pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, dan perlindungan peserta didik.

Kesehatan dan Sosial: Penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas serta pengawasan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Ekonomi dan Kepemimpinan: Pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan muda.

Keagamaan dan Lingkungan: Penguatan moderasi beragama, dakwah ramah perempuan, serta pengembangan perspektif ekoteologi dalam merespons isu lingkungan.

Sinergi dalam Tiga Fungsi Utama DPRD Sulsel

Herwanita menekankan bahwa kontribusi nyata PW Fatayat NU Sulsel dapat diintegrasikan langsung ke dalam tiga fungsi konstitusional legislatif:

Fungsi Legislasi: Menyumbangkan aspirasi akar rumput dan menyusun naskah ringkas kebijakan (policy brief) terkait regulasi perempuan, anak, keluarga, kesehatan, dan ekonomi.

Fungsi Pengawasan: Menyampaikan temuan lapangan serta umpan balik langsung dari kelompok penerima manfaat atas efektivitas layanan publik pemerintah daerah.

Fungsi Penganggaran: Mengajukan usulan program berbasis kebutuhan komunitas dan data kelompok sasaran sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Sulsel Buka Ruang Partisipasi Lewat RDP dan Kaukus Perempuan

Menyambut inisiatif tersebut, Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, mengapresiasi langkah proaktif organisasi perempuan dalam mengawal fungsi parlemen. Menurutnya, keterlibatan aktif kelompok perempuan sangat krusial untuk memastikan representasi aspirasi masyarakat berjalan optimal.

Fauzi turut menggarisbawahi sederet isu prioritas daerah yang membutuhkan pengawalan bersama, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak, kemandirian ekonomi, kesehatan keluarga, keadilan iklim, hingga penguatan literasi agama dan digital.

Sebagai tindak lanjut konkret, Fauzi membuka pintu keterlibatan Fatayat NU dalam berbagai agenda resmi kelembagaan di parlemen.

“Fatayat sebagai organisasi perempuan bisa menjadi bagian dari representasi dan partisipasi dalam RDP, pendidikan politik, dan forum bersama Kaukus Perempuan Parlemen. Nanti kita komunikasikan dan sambungkan,” ungkap Fauzi.

Komitmen Kolaborasi Berkelanjutan

Terbukanya akses dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga forum Kaukus Perempuan Parlemen menjadi peluang strategis bagi PW Fatayat NU Sulsel untuk memperluas dampak advokasi kebijakan publik.

Ke depan, PW Fatayat NU Sulawesi Selatan berharap kemitraan bersama DPRD Sulsel tidak berhenti pada seremoni komunikasi kelembagaan, melainkan berlanjut pada kerja-kerja kolaboratif yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang inklusif serta sejahtera.