MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Marsudi Syuhud, angkat bicara mengenai perkembangan situasi politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Marsudi Syuhud saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, usai melantik dan mengukuhkan jajaran Pengurus MUI Sulawesi Selatan periode 2026-2031 di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jalan Masjid Raya, pada Sabtu (14/11/2026).
Menurut Marsudi Syuhud, situasi sosial dan politik di masyarakat pascakabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka terpantau tetap kondusif. Ia mengaku tidak merasakan adanya peningkatan tensi politik, baik saat bertolak dari ibu kota maupun setibanya di Sulawesi Selatan.
"Saya dari Jakarta sampai ke sini tidak merasa ada perbedaan suhu yang panas. Di Jakarta ya biasa saja, di sini juga biasa saja. Malah di sini cenderung adem dalam suhu politik," ujar Marsudi Syuhud kepada awak media.
Karena itu, Marsudi mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menyikapi pergantian maupun pengunduran diri seorang pemimpin sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan ajaran agama.
Ia mencontohkan dinamika kepemimpinan nasional tersebut dengan proses pemilihan di tingkat lingkungan terkecil, seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
"Kita sudah biasa kayak gitu, belajar dari situ, maka kok RT aja bisa aman, nyaman, enak, kepenak gitu, apalagi kita sudah belajar dari RT, dari pilih RW, dari pilih pak lurah, dari pilih bupati, walikota, gubernur, itu aja aman-aman saja lah," katanya.
Lebih lanjut, Marsudi menekankan bahwa perbedaan antara kepemimpinan di tingkat daerah dan nasional hanya terletak pada skala wilayahnya. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
"Maka saya harapkan seluruh bangsa Indonesia anggap saja kita sudah biasa. Ya hanya tingkatannya saja ini presiden atau wapres, ya kan. Nah kan, kalau RT ya presiden RT, kan gitu. Kalau RW ya presiden RW, dipilih sama saja, maka nggak usah gaduh, nggak usah terlalu repot-repot apa gitu," ungkapnya.
Waketum MUI Pusat tersebut mengingatkan bahwa kunci utama menjaga stabilitas negara di tengah dinamika politik adalah kepatuhan terhadap konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa hukum positif di Indonesia merupakan buah dari prinsip musyawarah mufakat.
"Mau ganti 10 kali kalau ikutin aturannya, yang penting ikutin aturannya karena aturan itu diproduksi oleh ajaran agama wasyawirhum fil amri, bagaimana hasil daripada musyawarah mufakat kemudian jadi undang-undang. Yang undang-undang itu harus ditaati Bersama," katanya.
