MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Dua tahun berjalannya pemerintahan Akademisi sekaligus praktisi pendidikan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia, Dr. Asri, menyoroti belum meratanya peningkatan mutu pembelajaran dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, berbagai program pendidikan dan pembangunan fisik sekolah perlu diikuti hasil belajar siswa yang terukur.
Asri yang juga menjabat Wakil Dekan II Fakultas Pascasarjana ITB Nobel Indonesia menilai, revitalisasi sekolah dan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan pendidikan tidak sekadar diukur dari indikator administratif maupun banyaknya program yang diluncurkan.
"Pendidikan Indonesia belum dapat dikatakan mengalami kemunduran secara menyeluruh, tetapi juga belum dapat disebut mengalami kemajuan substantif secara merata. Ukuran keberhasilan pendidikan bukan sekadar banyaknya program yang diluncurkan, melainkan sejauh mana anak-anak Indonesia benar-benar belajar, berpikir kritis, berkarakter, dan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara," tegas Asri.
Ia menyoroti data Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen serta Rapor Pendidikan Indonesia 2025 yang mencatat penurunan capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi nasional, disertainya ketimpangan antardaerah yang masih lebar, khususnya di Indonesia bagian timur.
"Angka capaian program adalah bentuk dukungan, bukan bukti otomatis bahwa kualitas pembelajaran di seluruh sekolah telah meningkat. Kita perlu membaca data ini secara berhati-hati sebagai pengingat bahwa perluasan akses harus berjalan seiring dengan kualitas hasil belajar nyata di ruang kelas," lanjutnya.
Secara yuridis, Asri menggarisbawahi bahwa pembenahan pendidikan nasional merupakan amanat konstitusi sesuai Pasal 31 UUD 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan hukum tersebut menuntut pemerintah untuk tidak sekadar memperluas fasilitas, melainkan memastikan pendidikan membentuk karakter, mengembangkan potensi murid, dan menjamin keadilan sosial.
Dalam analisisnya, praktisi ITB Nobel Indonesia ini menekankan lima pekerjaan rumah utama yang harus menjadi perhatian pemerintah secara sistematis. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penguatan kemampuan dasar siswa pada literasi, numerasi, dan penalaran sejak jenjang awal.
Di saat yang sama, kualitas dan kesejahteraan guru harus diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan serta pengurangan beban administrasi.
Selain itu, pemerataan akses dan mutu intervensi fisik harus didahulukan bagi sekolah yang membutuhkan, diikuti dengan peningkatan tata kelola pelayanan publik yang transparan demi mencegah maladministrasi, serta penyelarasan kurikulum agar relevan dengan keterampilan digital, kewirausahaan, dan kebutuhan dunia kerja.
Mengenai wacana evaluasi kurikulum, Asri berpesan agar perubahan kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sekadar mengikuti pergantian rezim. Energi pendidikan, menurutnya, tidak boleh habis hanya untuk mengganti istilah, format, dan dokumen administrasi semata.
"Masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering kurikulum berganti, tetapi oleh sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa. Pemerintah harus menempatkan guru sebagai pilar utama dan memastikan setiap anggaran memberikan dampak yang benar-benar dirasakan oleh siswa," pungkas Asri.
