JAKARTA, SULSEL.POJOKSATU.id - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan ada pertemuan antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa pagi (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
"Apakah memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden? Dapat kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuyan dengan Bapak Presiden," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan pers dikutip YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa sore.
Mensesneg menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatan untuk mengundurkan diri sebagai respons terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam, di antaranya di dalam oembicaaraan itu, memang Bapak Wakil Presiden Bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Mensesneg.
Pada kesempatan itu, Mensesneg juga menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niatan Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut.
"Namun sekaligus juga kami ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalua Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," katanya.
Namun, kata Mensesneg, Presiden banyak memberikan saran kepada Wakil Presiden. Tidak hanya itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga meminta diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Namun, dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ungkap Mensesneg.
"Itu proses hukum ya untuk selanjutnya kita menghormati dan dipersilakan kalua memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Mensesneg juga menyatakan pemerintah menghormati proses politik di DPR RI terkait penggunaan untuk mendengarkan pendapat ytang saat ini lagi ramai dibahas.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR, itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati, karena bagaimana pun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR, yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat," katanya.
