Money Politics: Popularitas, Kredibilitas, dan Kualitas Nomor 10, Isi Tas Nomor 1

PRAK! Meja kayu digebrak cukup keras, meski disertai senyum kecut. Nadanya pelan, seperti bercanda, meski sebenarnya dia mengungkapkan kecewa. Yah, itulah pilihanmu, silakan menikmati. Gebrakan meja karena kedongkolan praktik money politics alias politik uang.

Cerita gebrak meja dengan kemarahan yang disampaikan seorang teman berbincang di siang di pojok tempat duduk ruang tunggu dokter praktek di Kota Makassar. "Saya sebenarnya marah, tapi saya sampaikan dengan canda," katanya.

Obrolan kami siang itu menyerempet soal politik di Sulawesi Selatan (Sulsel). Apalagi pesta politik, pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan presiden (pilpres) segera dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Dia bercerita apa yang dilihatnya, dialami, dan akan dia lakukan dalam kontestasi politik nantinya.

Sekitar satu jam kami berbincang sambil menunggu nomor antrean pemeriksaan dokter. Saya mengenalnya sebagai tokoh di salah satu daerah di Sulsel. Obrolan kami mengalir soal politik lokal.

Harapan pileg akan menghasilkan anggota legislatif yang tepat, dalam benaknya sudah jauh dari panggangan dengan kondisi saat ini. Apa yang dia lihat di beberapa kejadian orang dekatnya yang pernah maju dalam pileg periode lalu, tidak sesuai harapan.

Jika hanya bermodalkan popularitas, kredibilitas, dan kualitas, jangan berharap kemenangan. Pesimis!

Dia menceritakan, keluarganya yang pernah maju bertarung melalui satu partai di salah daerah di Sulsel, toh harus kalah dalam pileg karena dia tidak mau mengeluarkan "isi tas" alias bermain politik uang (money politics).

Padahal, track record baik dan berbuat untuk masyarakat sudah dilakukan dalam beberapa tahun sebelumnya.

Menurutnya, karya-karya baik tidak cukup untuk mengantarkan seorang kandidat maju bertarung dalam panggung politik saat ini. Malah itu diabaikan karena yang paling utama adalah isi tas. Rakyat lebih menghargai money politics daripada semua "tas"-"tas" baik itu.

"Itulah makanya saya gebrak meja ketika saya ngopi dengan orang di kampungnya. Seolah menyesali kenapa bukan keluarga saya yang terpilih. Dan mereka juga tidak memilihnya karena soal uang. Baru mereka yang dorong keluarga saya maju," tutur dia bercerita.

Praktik money politics menghancurkan semua harapan baik.

Popularitas dan ketokohan itu sama sekali tidak penting lagi. Pemikiran teman berbincang siang itu membuat saya berpikir, sebegitu parahnyakah kondisi demokrasi di negara kita saat ini?

Maksud saya adalah pemikiran ideal bahwa rakyat makin selektif dan cerdas menentukan siapa yang pantas untuk dipilih mewakili kepentingan mereka dalam lima tahun mendatang. Misalnya anggota dewan perwakilan yang terhormat itu.

Kepada anggota DPR Pusat maupun DPRD harapan rakyat akan berfungsi sebagai lembaga legislasi, penganggaran, dan pengawasan disandarkan lima tahun mendatang.

Anggota dewan yang memiliki kapasitas, kualitas, dan integritas dalam menyusun aturan-aturan yang akan diterapkan kepada masyarakat.

Begitu juga dengan pengalokasian anggaran yang benar-benar menjadi kebutuhan rakyat. Selanjutnya adalah bagaimana fungsi pengawasan anggota dewan berjalan. Sangat dibutuhkan mereka yang idealis.

Tentunya semua itu harus ditopang dengan kemampuan dari anggota dewan untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.

Nafsu kekuasaan dan keinginan terlihat hebat akhirnya menjadi jalan pintas dengan memaksakan kemenangan meraih suara terbanyak. Money politics menjadi pilihan paling riil mewujudkan ambisi seorang kandidat meraih kursi.

Caranya dengan menggunakan kekuatan money politics dipastikan salah, tetapi dengan pandangan pesimistis teman di atas, peluang terjadinya praktik money politics sangat mungkin.

Bagimana regulasi atau lembaga negara mengatur politik uang tidak terjadi? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan politik uang atau money politics sangat terbatas. Ada batasan waktu dan objek.

Aturan soal politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.

Sanksi bagi pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta. Hanya saja, anekdot yang beredar dan terjadi, sebaran money politics sama halnya dengan gerakan siluman yang sulit terdeteksi.

Bisa diceritakan, tapi sulit untuk dibuktikan keberadaanya. Yah, seperti siluman.

Cecep Iwan Setiawan, caleg Dapil 3 Sulsel (Gowa-Takalar), memiliki pandangan yang berbeda. Cecep Iwan Setiawan, yang merupakan kader Partai Demokrat, berbanding terbalik dengan analisa teman di atas terkait money politics atau politik uang dalam Pileg 2024 mendatang.

Cecep Iwan Setiawan masih percaya bahwa caleg yang ingin bertarung dengan adu gagasan dan visi demi meraih simpati masyarakat peluangnya masih terbuka lebar.

"Hasil analisa internal kami, masih ada 50 persen pemilih yang tidak terpengaruh dengan money politics. Artinya peluang itu masih sangat besar," kata Cecep Iwan Setiawan yang akrab disapa Bang Cecep.

Selain Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar benteng mencegah money politics, belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan sosialisasi pencegahan money politics dengan kampanye Hajar Serangan Fajar.

Meskipun, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan beberapa alasan praktik money politics sulit untuk dibendung.

Alexander Marwata mengatakan, faktor yang mendorong peluang terjadinya money politics di pileg dan pemilu 2024 karena terkait kesejahteraan dan pendidikan.

Alexander Marwata bahkan menyebut angka presentase hingga 50 persen masyarakat belum sejahtera dan tingkat pendidikan belum baik. Angka 50 persen itulah yang menjadi sasaran pelaku money politics pada pesta politik 2024.

Teman diskusi sambil menunggu antrean dokter di kursi depan masih berseloroh soal money politics di daerahnya. Menurutnya, kondisi sekarang bukannya semakin baik, malah semakin parah.

Serangan money politics dibagi berdasarkan waktu. Siapa yang lebih jeli melihat peluang masuk pada waktu-waktu terakhir, maka dialah yang akan menggiring pilihan pemilih ke bilik suara.

"Kamu datang siang, orang datang malam. Kamu datang subuh, orang datang pagi. Itu belum masuk pada soal jumlahnya Pak," kata dia dengan nada pesimis.

Tetapi, dari itu semua, masih tinggi harapan rakyat Indonesia akan digelarnya pesta demokrasi yang bermartabat dengan menghindari money politics.

Harapan terakhir tentunya pada rakyat Indonesia untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani untuk memilih yang terbaik. Selamat beradu gagasan di ceruk sempit demokrasi yang bermartabat.

Penulis: Cang Pasinringi