MAKASSAR, SULSEL.POJOKSATU.id - Koalisi Advokasi Kasus Perempuan dan Anak (KAK-PASS) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi bersurat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah ini diambil menyusul terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Sulsel dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa.

Perwakilan Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, Husaimah Husain, menegaskan bahwa penghentian penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual di Gowa ini menyangkut persoalan serius terkait relasi kuasa dalam keluarga yang membuat korban berada pada posisi sangat rentan.

“Kami melihat ini bukan hanya persoalan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga relasi kuasa. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam rumah justru mengalami kekerasan,” ujarnya dalam konferensi pers Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel di Makassar, Jumat (20/11/2026).

Kronologi Kasus Kekerasan Seksual Sejak 2022 hingga SP3 Polda Sulsel

Aktivis Lembaga Perwakilan Anak (LPA) Sulsel, Warida Safie, menjelaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap dua anaknya di Kabupaten Gowa tersebut telah menjadi atensi KAK-PASS sejak 2025.

Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu sendiri dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2022, sebelum akhirnya korban berani melapor ke Polres Gowa pada 2025. Kedua korban masing-masing berinisial ANK (14) dan ARR (22), sedangkan terduga pelaku berinisial MA (46) yang merupakan ayah kandung keduanya.

Menurut Warida, saat kejadian pertama pada 2022, ANK masih berusia sekitar 10 tahun. Sementara itu, kakaknya, ARR, mengaku mulai mengalami kekerasan seksual sejak duduk di bangku kelas V sekolah dasar.

Proses hukum yang sempat dilaporkan di Polres Gowa pada 2025 tersebut terhenti setelah pihak terlapor menang dalam sidang praperadilan. Tidak menyerah mencari keadilan, kedua korban dengan pendampingan tim kuasa hukum kembali melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut ke Polda Sulsel.

"Karena korban merasa tidak mendapatkan keadilan dan merasa sangat sakit hati, akhirnya melapor didampingi oleh teman-teman pengacara melapor di Polda. Akhirnya di Polda 2025 menjadi atensi kami sampai saat ini," kata Ida, sapaan akrab aktivis LPA Sulsel tersebut, Jumat (20/11/2026).

Dalam perkembangannya, Polda Sulsel menangani dua laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap masing-masing korban. Namun, penyidik Polda Sulsel akhirnya menerbitkan SP3 terhadap kedua perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

Kuasa Hukum Pertanyakan Pengabaian Bukti Rekaman dan Asesmen Psikologis

Keputusan penyidik menghentikan penyidikan menuai kritik tajam dari kuasa hukum korban. Perwakilan LBH Apik Makassar, Siti Nurfaidah Said, mempertanyakan dasar pertimbangan penyidik Polda Sulsel menerbitkan SP3 kasus kekerasan seksual Gowa tersebut.

Pasalnya, tim pendamping hukum mengklaim telah menyerahkan rangkaian alat bukti yang kuat. Bukti tersebut meliputi keterangan korban, dokumen pemeriksaan medis, rekaman pesan suara WhatsApp, keterangan saksi, hingga hasil asesmen psikologis.

“Kami mempertanyakan apakah seluruh bukti tersebut sudah diperiksa, diuji keasliannya, dikaitkan satu sama lain, dan dinilai secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan menghentikan penyidikan,” katanya.

Salah satu bukti krusial yang disorot koalisi adalah rekaman suara yang diduga memuat peristiwa pelecehan seksual terhadap salah satu korban. Rekaman tersebut dibuat langsung oleh korban saat kejadian berlangsung dan segera dikirimkan kepada kakaknya sebagai bentuk pertolongan.

Tembusan ke Mabes Polri, DPR RI, hingga Jalur Dumas

Selain menyurati Presiden Prabowo Subianto, KAK-PASS Sulsel juga memperluas pengawalan kasus dengan mengirimkan tembusan ke berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum.

Perwakilan LBH Haros, Qanita Abubakar, merinci bahwa surat tersebut ditembuskan kepada Wasdik Mabes Polri, Irwasum Mabes Polri, Kabag Reskrim Mabes Polri, Kapolda Sulsel, Direktorat PPA dan PPO Polda Sulsel, Kompolnas, serta Komisi III DPR RI.

Di tingkat internal kepolisian, KAK-PASS Sulawesi Selatan juga menempuh jalur pengaduan masyarakat (Dumas) sebagai respons atas penerbitan SP3 kasus dugaan kekerasan seksual di Gowa ini.

Qanita menjelaskan, Dumas menjadi instrumen resmi bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara.

"Kita telah diminta melakukan klarifikasi terkait laporan di Paminal Polda Sulsel kemarin melalui pengacara," katanya.

Koalisi mendesak agar aparat penegak hukum mengedepankan perspektif perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di sisi lain, Warida menambahkan bahwa kedua korban saat ini mengalami trauma psikologis berat akibat kasus yang berlarut-larut. Berdasarkan hasil asesmen psikologis, salah satu korban bahkan menunjukkan risiko percobaan bunuh diri apabila tidak segera mendapatkan intervensi serta pendampingan maksimal.

“Kami berharap korban tetap mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan. Jangan sampai ada tekanan maupun intimidasi yang membuat korban kembali mengalami penderitaan,” tegasnya.

KAK-PASS Sulsel menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Gowa ini hingga kedua korban memperoleh kejelasan dan kepastian hukum yang adil.