POJOKSULSEL, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI itu digelar di Hotel Claro, Makassar, Kamis (7/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, secara resmi membuka forum nasional tersebut.
Baca Juga: Sambiyo Paparkan Fungsi Inspektorat Jenderal di Hadapan Jajaran Kemenham Sulsel
Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Sulsel sebagai lokus strategis dalam mendorong tata kelola digital.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenko Polkam RI atas kepercayaan dan perhatiannya menyelenggarakan forum strategis ini di Sulawesi Selatan,” ujar Jufri Rahman.
Ia menekankan bahwa transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan fundamental dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif.
Baca Juga: NasDem Tepis Kabar Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK, Ahmad Sahroni: Abdul Azis di Sebelah Saya!
“Data yang terpadu, valid, dan mutakhir menjadi dasar bagi kebijakan publik yang tepat sasaran. Itulah kenapa Satu Data Indonesia menjadi sangat krusial,” tegasnya.
Jufri Rahman mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel telah menempuh sejumlah langkah konkret.
Mulai dari pembentukan Forum Satu Data Provinsi dan Tim Koordinasi Satu Data Daerah, penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem informasi lintas sektor, hingga peningkatan kapasitas SDM pengelola data.
“Indeks Kematangan SPBE kita menunjukkan tren positif dan berdampak langsung pada Predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi 2024,” ungkapnya.
Baca Juga: Rekam Jejak Lengkap Nursaid Mustafa, Peraih Nilai Tertinggi Lelang Jabatan Sekda Polman
Namun, ia tak menampik bahwa tantangan di lapangan masih ada. Mulai dari keterbatasan interoperabilitas sistem, perbedaan standar metadata, hingga minimnya sumber daya di daerah. ***
Karena itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif.
“Harapannya, lahir sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta kolaborasi nyata antar lembaga untuk memperkuat ekosistem digital nasional,” pungkasnya.
Sejumlah pejabat nasional turut hadir, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam Garyadi Syaiful Cahyadi.
Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas Dini Maghfirah, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Yessi Arnaz Ferrari, serta pejabat dari berbagai daerah di Sulsel.
