POJOKSULSEL, JAKARTA – Koalisi Ojol Nasional (KON) dengan tegas menyatakan tidak akan ikut ambil bagian dalam aksi demonstrasi yang direncanakan pada Selasa, 20 Mei 2025.
Aliansi yang terdiri dari 295 komunitas mitra pengemudi dari seluruh Indonesia itu menyebut gerakan tersebut sarat kepentingan politik dan tak mewakili aspirasi nyata para driver ojek online atau ojol.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkret, bukan panggung politik,” ujar Ketua Presidium KON, Andi Kristianto dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).
Baca Juga: Program MBG Gaet Dukungan Warga Makassar, Targetkan Anak Sehat dan Cerdas
Menurut Andi Kristianto, klaim adanya 500 ribu ojol yang bakal turun ke jalan adalah hoaks. Ia menegaskan mayoritas driver masih akan memilih “onbid” (online mencari penumpang) demi menafkahi keluarga ketimbang ikut aksi yang disebutnya tidak mewakili suara akar rumput.
“Mayoritas ojol di seluruh Indonesia akan tetap narik. Mereka lebih pilih kasih makan anak istri daripada ikut demo yang penuh tunggangan politik,” tegas Andi Kristianto.
KON menilai gerakan yang mengatasnamakan pengemudi ojol tanpa melibatkan komunitas asli hanyalah klaim sepihak. Andi menyayangkan banyak pihak luar yang mencoba mendompleng isu ojol demi kepentingan pribadi dan kelompok.
Baca Juga: FK Unhas Kembali Borong Pengukuhan Guru Besar Hari Ini, Berikut Nama-Namanya
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,”
tambahnya.
Dalam pernyataannya, KON menegaskan bahwa pihaknya tak menuntut status hubungan kerja sebagai buruh, namun mendorong hadirnya regulasi kemitraan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pengemudi.
“Kami sadar hubungan kami kemitraan, bukan buruh. Tapi kami butuh payung hukum yang memastikan tidak ada ketimpangan. Kami ingin perlindungan, bukan sekadar status,” ujar Andi.
Baca Juga: Bahas Progres Stadion Sudiang, Gubernur Sulsel Temui Menpora
Koalisi ini pun mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah hingga aplikator dan masyarakat sipil, untuk membuka ruang dialog terbuka. Menurut KON, jalur advokasi kebijakan adalah langkah yang lebih tepat ketimbang aksi jalanan yang rawan ditunggangi kepentingan.
“Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya bisa merugikan driver sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab kalau begitu?” tutup Andi.
Koalisi ini pun menegaskan komitmennya memperjuangkan regulasi kemitraan digital yang adil, fair, dan realistis sesuai ekosistem kerja driver saat ini.
***
