POJOKSULSEL, MAKASSAR - Cuti bersama selama pada momen libur nasional Idul Fitri tahun 2026, adalah yang terpanjang. Pemerintah menetapkan tiga hari cuti bersama pada momen tersebut
Cuti bersama Idul Fitri 2026 itu dimulai pada tanggal 20 Maret atau bertepatan dengan hari Jumat.
Cuti bersama Idul Fitri tahun 2026 masih berlanjut di tanggal 23 dan 24 Maret, yaitu hari Senin dan Selasa.
Baca Juga: Dapur MBG Perdana di Pulau Sangkarrang Siap Layani Pelajar, Simak Penagasan Munafri Arifuddin
Sementara itu, cuti bersama untuk momen Idul Adha 2026, ditetapkan pada tanggal 28 Mei, yaitu hari Kamis.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal 16 Februati sebagai cuti bersama.
Cuti bersama yang berdekatan dengan libur nasional Imlek jatuh pada hari Seni.
Tanggal 18 Maret juga ditetapkan sebagai cuti bersama yang berdekatan dengan libur nasional perayaan Nyepi. Itu bertepatan dengan hari Rabu.
Baca Juga: Bupati Maros Tegaskan Pengusaha Tambang Wajib Patuhi Aturan Angkutan Material
Cuti bersama tanggal 15 Mei 2026 itu berdekatan dengan libur nasional Kenaikan Yesus Kristus. Itu bertepadan dengan hari Jumat.
Sementara, cuti bersama untuk hari libur nasional perayaan Natal, yaitu tanggal 24 Desember, bertepatan dengan hari Kamis.
Diketahui, Keputusan hari libur nasional dan cuti bersama diumumkan usai rapat tingkat menteri dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Baca Juga: Sulsel Masuk Top 5 Akses ELIPSKI, Jawa Timur di Puncak
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, libur nasional diatur melalui perundang-undangan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, pembagian hari libur nasional tahun 2026 disusun secara adil untuk seluruh pemeluk agama.
"Islam 5 kali hari liburnya, Kristen dan Katolik 4 kali, kemudian Hindu 1 kali, Buddha 1 kali, Khonghucu 1 kali. Jadi penyebarannya merata, sehingga semua pihak bisa lebih menikmati dan menerima,” pungkasnya.
Keputusan ini ditandangani tangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. ***
