POJOKSULSEL, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Munafri Arifuddin meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar bekerja lebih responsif, solutif, dan tidak lagi menunda penyelesaian persoalan di lapangan.

Penegasan itu disampaikan Munafri Arifuddin saat melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemkot Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026).

Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia tidak ingin lagi mendengar adanya pekerjaan pembangunan yang terhambat karena keraguan, kesalahan teknis, atau ketidaksinkronan dengan program prioritas pemerintah.

Baca Juga: Target One Year One WBK, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota Tekankan Nilai Saro, Sara, Siola

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, reposisi atau pergeseran jabatan dalam pemerintahan adalah hal yang lazim sebagai bentuk penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Namun, ia menekankan bahwa setiap pejabat yang ditempatkan pada posisi baru harus mampu beradaptasi cepat tanpa menimbulkan kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.

Munafri menyebut Kota Makassar sebagai “rumah besar” yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif. Karena itu, ia meminta seluruh SKPD memprioritaskan program utama di masing-masing bidang dan menerjemahkan setiap aspirasi masyarakat menjadi pelayanan yang tepat sasaran.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Zakat, Wakaf, dan Pajak Punya Peran Besar Bangun Negeri

Dalam kesempatan itu, Appi juga menyinggung dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini.

Ia menegaskan bahwa sektor PU menjadi fokus karena banyak program prioritas pembangunan berada di bidang tersebut.

“Program prioritas banyak ada di PU. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) harus segera didefinitifkan. Langkah itu dinilai penting agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Baca Juga: Penentuan Lebaran Idul Fitri 2026 Digelar 19 Maret, Ini Rangkaian Sidang Isbat 1 Syawal 1447 Hijirah

Munafri juga mengakui masih banyak posisi strategis yang perlu segera diisi, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).

Dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas menjadi perhatian serius pemerintahannya.

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga soliditas internal. Menurutnya, persoalan organisasi tidak seharusnya diumbar ke publik, melainkan diselesaikan secara internal dengan kepemimpinan yang kuat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Baca Juga: Di Balik Layar Ekosistem On-Demand Grab Indonesia: Pilihan, Partisipasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital

Selain percepatan pembangunan, perhatian juga diarahkan pada sektor pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Daya.

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia meminta jajaran manajemen RSUD Daya memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat infrastruktur agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan pengambilan sumpah yang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral dan tanggung jawab kepada Tuhan.

Baca Juga: Chaidir Syam Sambut Silakwil BKPRMI Sulawesi Selatan di Maros: Masjid Tidak Hanya Jadi Pusat Ibadah

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan. Jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya. ***