POJOKSULSEL, MAKASSAR - Hari pertama Ramadan 1447 Hijriah menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenag Sulsel. 

Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan entry meeting pemeriksaan laporan keuangan di Aula Kanwil Kemenag Sulsel, Kamis (19/2/2026).

Tim BPK RI yang berjumlah lima orang dipimpin Kepala Sub Tim, Enggar Hestu Nugroho. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Ali Yafid, hadir langsung bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional.

Turut hadir perwakilan Rektor UIN Alauddin Makassar, Rektor IAIN Bone, Rektor IAKN Tana Toraja, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 

Secara daring, kegiatan diikuti para Kepala Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulsel, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Kepala Balai Litbang Agama Makassar, hingga para Kepala MAN dan MTsN se-Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Gubernur Sulbar Titip Pesan Menyentuh Ramadan, Suhardi Duka: Bukan Nilainya Tapi Nawaitunya

Dalam sambutannya, Ali Yafid menegaskan kesiapan seluruh satuan kerja untuk mendukung proses pemeriksaan.

Ali Yafid meminta jajaran terbuka, responsif, dan kooperatif dalam menyiapkan data serta dokumen yang dibutuhkan.

“Entry meeting ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi. Seluruh satuan kerja kami minta agar terbuka dan siap mendukung pemeriksaan sehingga berjalan efektif dan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Enggar Hestu Nugroho menjelaskan entry meeting bertujuan memberikan gambaran ruang lingkup serta mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan.

“Kami berharap dukungan aktif seluruh entitas, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen, agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan objektif sesuai standar,” katanya.

Baca Juga: RS Tak Boleh Tolak Pasien JKN Nonaktif, Wali Kota Parepare Tegas: Utamakan Nyawa!

Diketahui, kegiatan berlangsung secara luring dan daring melalui Zoom Meeting.

Entry meeting ini menjadi tahapan awal pemeriksaan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. ***