POJOKSULSEL, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) resmi membuka Program Studi Magister Kenotariatan setelah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 277/B/O/2026.
Program Studi Magister Kenotariatan menjadi tonggak baru penguatan pendidikan hukum profesional di kawasan timur Indonesia.
Rektor UMI, Hambali Thalib, menegaskan bahwa izin Program Studi Kenotariatan merupakan amanah negara yang harus dijaga dengan kualitas dan integritas.
“Kami menerima ini dengan penuh rasa syukur. Ini bukan sekadar izin pembukaan program studi, tetapi amanah dari negara yang harus kami jaga dengan kualitas, integritas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujar Hambali Thalib.
Ia menekankan, pembukaan Magister Kenotariatan bukan hanya penambahan program akademik, tetapi bagian dari komitmen UMI menghadirkan pendidikan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Menurut Hambali Thalib, kebutuhan akan notaris profesional terus meningkat seiring perkembangan ekonomi dan kompleksitas regulasi. Karena itu, UMI merancang program ini dengan pendekatan praktis dan berbasis kompetensi.
“Program ini kami siapkan untuk melahirkan notaris yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga berintegritas dan adaptif terhadap perubahan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perizinan, termasuk pemerintah dan LLDIKTI Wilayah IX.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Ini adalah kerja bersama yang insyaAllah bernilai ibadah,” tambahnya.
Magister Kenotariatan UMI akan menitikberatkan pada pembelajaran aplikatif, penguatan praktik kenotariatan, serta pembentukan karakter profesional. Lulusan diharapkan siap berpraktik, memiliki kompetensi hukum yang kuat, serta mampu bersaing di tingkat nasional.
Baca Juga: Elang Tiga Hambalang Desak Koordinator Wilayah SPPG Maros Mundur dari Jabatan
Sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul di luar Jawa, UMI terus memperluas kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang hukum.
Pembukaan program ini sekaligus menegaskan posisi UMI sebagai institusi pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan profesi strategis dan dinamika pembangunan nasional. ***
