POJOKSULSEL, BONE - Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel), Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bone bukan sekadar rutinitas seremonial.
Mardiana Rusli menyebut agenda kunjungan Bawaslu Sulsel ke Bone sebagai bentuk “transaksi masalah” yang berbasis fakta lapangan untuk kemudian diperjuangkan di tingkat nasional.
Pernyataan itu disampaikan Mardiana Rusli saat memberikan arahan dalam kegiatan monitoring Bawaslu di Kabupaten Bone, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, pengawasan pemilu menuntut keberanian membaca persoalan riil, bukan hanya laporan administratif.
“Kami datang bukan untuk seremoni. Ini transaksi masalah. Apa yang terjadi di lapangan harus dicatat, dirumuskan, lalu dibawa sebagai bahan kebijakan di tingkat nasional,” tegas Ana Rusli, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Pergunu Sulawesi Selatan Siap Sukseskan Kurikulum Cinta, Muhammad Yunus Ungkap Program Prioritas
Ia menekankan, kekuatan utama Bawaslu terletak pada kemampuan manajemen kasus. Meski dengan jumlah personel yang terbatas, pengawas pemilu dituntut memiliki kecakapan teknis dalam menyusun catatan pelanggaran, resume kasus, hingga pengarsipan yang rapi dan akuntabel.
“Secara kelembagaan, kapasitas manajemen diri kita sudah sangat baik. Tapi inti kewenangan Bawaslu ada pada penanganan tindak pidana pemilu. Pengarsipan, konsolidasi teknis, dan fungsi arsiparis itu wajib diperkuat, karena kita lembaga administratif yang harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menariknya, Ana Rusli juga memberi penekanan khusus pada penguatan peran dan kapasitas pengawas perempuan.
Ia mendorong agar perempuan di tubuh Bawaslu terus meningkatkan skill dan berani mengambil tantangan lintas bidang.
“Perempuan harus menunjukkan kemampuan. Usia bertambah, skill juga harus bertambah. Jangan takut mencoba tantangan baru, baik di kehumasan, analisis hukum, maupun teknis lintas divisi,” katanya.
Baca Juga: GAPEMBI Sulawesi Selatan Bakal Dilantik 9 Februari 2026, Perkuat Dukungan Program MBG
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, menyampaikan bahwa kinerja jajarannya saat ini berada dalam kondisi kondusif dan produktif.
Ia menyebut konsolidasi demokrasi di Bone dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Suasana kerja kami sangat positif. Konsolidasi demokrasi melibatkan mahasiswa, media, dan stakeholder lainnya. Diskusi-diskusi ini menjadi program unggulan kami,” ungkap Alwi.
Ia menambahkan, Bawaslu Bone juga terus mengawal isu strategis seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak terkait.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone, Kamridah Habe, menyoroti tantangan pengawasan di ruang digital yang semakin kompleks.
Menurutnya, pertarungan narasi di media membutuhkan kesiapan SDM yang kuat dan seimbang.
“Dinamika media sangat tajam. Karena itu, kami merekomendasikan adanya dukungan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas pengawas agar kualitas SDM tetap sejalan dengan tantangan yang dihadapi,” pungkas Kamridah Habe. ***
