POJOKSULSEL, MAKASSAR - Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Abdul Malik, mengingatkan semakin kompleksnya tantangan demokrasi dan pengawasan pemilu di era digital. Selain hoaks dan disinformasi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga dinilai berpotensi memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang sulit dideteksi.

Hal itu disampaikan Abdul Malik saat menjadi narasumber dalam forum konsolidasi demokrasi yang digelar bersama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan (GP Ansor Sulsel) di Auditorium Drs KH Muhyiddin Zain UIM Makassar, Rabu (24/6/2026).

Menurut Abdul Malik, ancaman demokrasi saat ini tidak lagi hanya berkutat pada pelanggaran konvensional di lapangan, tetapi juga telah bergeser ke ruang digital yang memiliki jangkauan lebih luas dan penyebaran yang sangat cepat.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Beri Diskresi ke IAS, Golkar Sulsel Target Tambah Kursi

"Tantangan demokrasi kita hari ini tidak lagi semata-mata soal kecurangan di bilik suara. Ruang digital telah membuka medan baru pelanggaran yang jauh lebih sulit dideteksi dan sangat cepat menyebar ke masyarakat," kata Malik.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel itu menjelaskan, digitalisasi telah melahirkan berbagai modus pelanggaran baru. Mulai dari kampanye hitam di media sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi di ruang digital, hingga praktik politik uang yang memanfaatkan platform teknologi.

Ia juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kini dapat digunakan untuk memproduksi konten manipulatif berupa gambar, video maupun narasi yang menyerupai fakta.

Baca Juga: 2 Siswi Madrasah Aliyah Negeri Lolos Calon Paskibra Sulsel 2026, Ini Profil Nindy dan Asmi

"Perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk memproduksi konten manipulatif yang berpotensi menyesatkan publik dan memengaruhi preferensi politik masyarakat apabila tidak disikapi secara kritis," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Malik turut mengapresiasi peran GP Ansor dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, jaringan kader GP Ansor yang tersebar hingga tingkat desa merupakan modal besar dalam mendukung pengawasan pemilu berbasis komunitas.

"Jaringan kader yang dimiliki GP Ansor merupakan kekuatan penting dalam ekosistem demokrasi di Indonesia," katanya.

Baca Juga: Mengapa Umat Islam Dianjurkan Puasa Tasua dan Asyura Muharam? Ini Penjelasannya

Malik bahkan mendorong GP Ansor Sulsel untuk mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang lebih adaptif agar setiap temuan di lapangan dapat segera diteruskan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

"Kedepan, GP Ansor Sulsel dapat membuat sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang adaptif, sehingga berbagai informasi dan temuan di lapangan dapat segera diteruskan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan," pungkasnya.

Diketahui, forum konsolidasi demokrasi tersebut digelar di sela pelantikan Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulawesi Selatan masa bakti 2026-2030.

Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara GP Ansor Sulsel dan Bawaslu Sulsel dalam mendorong pengawasan partisipatif pada setiap tahapan demokrasi. ***