DI TENGAH narasi optimisme pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di masyarakat: Jika ekonomi benar-benar sedang baik-baik saja, mengapa banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan penurunan omzet? Mengapa lapangan kerja masih sulit? Mengapa daya beli masyarakat belum menunjukkan pemulihan yang kuat?
Data memang menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, angka tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Namun, jika dicermati lebih dalam, pertumbuhan tersebut banyak ditopang oleh lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 21,8 persen. Artinya, mesin utama pertumbuhan bukan berasal dari lonjakan investasi swasta atau ekspor, melainkan dari pengeluaran negara.
Di sisi lain, berbagai lembaga internasional justru mengeluarkan peringatan. Moody's dan Fitch sama-sama menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Alasan yang disampaikan bukan karena Indonesia mengalami krisis, melainkan karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan, melemahnya prediktabilitas ekonomi, dan kekhawatiran terhadap tata kelola pemerintahan.
Kondisi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi pemerintah menyampaikan angka pertumbuhan yang kuat, tetapi di sisi lain lembaga pemeringkat dunia justru mengingatkan adanya risiko terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan tekanan terhadap rupiah dan sentimen investor masih menjadi perhatian sepanjang tahun ini.
Tidak mengherankan apabila isu pergantian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mulai kembali menghangat diperbincangkan. Dalam dunia ekonomi, pergantian Menteri Keuangan sering kali dipersepsikan sebagai upaya mencari wajah baru untuk memulihkan kepercayaan pasar atau menjawab kritik terhadap arah kebijakan fiskal.
Baca Juga: Ruas Jalan Strategis di Gowa, Takalar, Jeneponto hingga Bone Terus Ditangani Lewat MYP
Meski belum ada tanda resmi pergantian kabinet, berkembangnya isu tersebut menunjukkan bahwa publik mulai mempertanyakan efektivitas strategi ekonomi yang dijalankan saat ini.
Kritik yang muncul juga bukan tanpa dasar. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah berisiko sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Ketika ruang fiskal semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan program-program besar terus meningkat, pemerintah akan menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan tanpa memperlebar defisit atau menambah beban utang.
Lebih jauh lagi, kepercayaan investor tidak dibangun hanya dengan target pertumbuhan tinggi. Investor melihat konsistensi kebijakan, independensi lembaga ekonomi, kepastian hukum, dan kualitas tata kelola.
Ketika dua lembaga pemeringkat global memberikan outlook negatif dalam waktu berdekatan, pesan yang muncul cukup jelas: pasar sedang menunggu bukti, bukan sekadar janji.
Baca Juga: 737 Santri Ikuti Wisuda Al-Qur’an di IAIN Parepare, Wali Kota Tasming Hamid Apresiasi BKPRMI
Pada akhirnya, isu pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak dipandang hanya sebagai persoalan figur. Yang lebih penting adalah evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi itu sendiri.
Sebab masyarakat tidak hidup dari angka pertumbuhan semata. Masyarakat merasakan ekonomi dari harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendapatan yang stabil, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, maka pertanyaan publik akan tetap sama: Apakah ekonomi benar-benar sedang tumbuh, atau hanya angka pertumbuhannya yang tumbuh?
Penulis: Nuryadi, S.H., M.M
