MASA kolonial merupakan periode kritis dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ketika Belanda mulai menancapkan kekuasaan secara sistemik pada abad ke-19, pendidikan Islam dipandang sebagai potensi ancaman bagi stabilitas kolonial karena mampu mengorganisasi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif.

Oleh karena itu, pemerintah kolonial berusaha membatasi ruang gerak lembaga pendidikan Islam sambil memperluas jaringan sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang bercorak sekuler.

Kebijakan etis yang diperkenalkan Belanda pada awal abad ke-20 memberikan ruang bagi pendidikan, tetapi lebih diarahkan untuk menciptakan birokrat kolonial daripada masyarakat terdidik yang kritis. Pendidikan Islam tetap berjalan di jalur informal, melalui pesantren dan surau, dengan sumber daya terbatas. Namun demikian, keterbatasan tersebut justru memupuk semangat kemandirian dan ketahanan yang luar biasa dari lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Banyak pesantren tetap eksis dan berkembang sebagai pusat perlawanan budaya terhadap penetrasi pendidikan kolonial. Di balik dinding sederhana dan tanpa dukungan negara, pesantren mendidik generasi Muslim yang saleh dan nasionalis. Tokoh-tokoh seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, dan KH Zainul Arifin memelopori pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada ilmu agama, tetapi juga pada kesadaran kebangsaan.

Baca Juga: Wakili Indonesia, Hanya Prof Hamdan Juhannis Akademisi di Program Kepemimpinan Publik Selandia Baru

Dalam situasi represif, para ulama merancang strategi dakwah dan pendidikan yang halus namun efektif. Kitab-kitab klasik dijadikan sarana penanaman nilai-nilai keislaman dan nasionalisme secara tersirat. Para santri diajarkan sejarah perlawanan umat Islam, nilai-nilai jihad dan keadilan, serta pentingnya mencintai tanah air. Pendidikan agama menjadi medium perlawanan intelektual terhadap kolonialisme.

Pada awal abad ke-20, muncul pula gerakan pembaruan Islam yang turut mewarnai diskursus pendidikan. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis mendirikan sekolah-sekolah Islam modern yang menggabungkan pelajaran agama dan umum. Model pendidikan ini menjadi alternatif di tengah dominasi sistem kolonial dan menawarkan jalan baru untuk memajukan umat melalui pendidikan berbasis ilmu dan amal.

Pendidikan Islam juga memainkan peran besar dalam proses konsolidasi identitas kebangsaan. Saat organisasi politik Islam seperti Sarekat Islam berkembang, pendidikan menjadi medium untuk menyadarkan umat akan pentingnya persatuan dan perjuangan kemerdekaan. Sekolah, pesantren, dan majelis taklim berfungsi sebagai ruang pertemuan ide-ide kebangsaan dan keislaman yang saling menguatkan.

Baca Juga: Polrestabes Makassar Imbau Pengendara Hindari 9 Titik Rawan Macet Saat Unjuk Rasa Hardiknas. Dimana Saja?

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), situasi pendidikan berubah drastis. Jepang memberi ruang lebih luas kepada pendidikan Islam karena melihatnya sebagai alat untuk mendapatkan dukungan umat. Beberapa tokoh Islam bahkan diizinkan mendirikan lembaga pendidikan, meskipun tetap dalam kerangka kepentingan militer Jepang. Di masa ini, pendidikan Islam semakin meneguhkan posisinya sebagai pilar penting masyarakat.

Pascakemerdekaan, kontribusi pendidikan Islam terhadap perjuangan bangsa diakui secara luas. Para alumni pesantren dan madrasah turut serta dalam diplomasi dan pertahanan negara. Banyak dari mereka menjadi tokoh penting dalam penyusunan dasar negara dan pembentukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, tetapi bagian integral dari pembangunan nasional.

Namun demikian, warisan kolonial meninggalkan tantangan besar: dualisme sistem pendidikan antara jalur umum dan jalur agama. Madrasah dan pesantren sering kali mendapat perlakuan berbeda dalam kebijakan negara, baik dari segi pendanaan, akreditasi, maupun kesempatan berkembang. Ketimpangan ini menjadi agenda penting dalam diskursus kontemporer pendidikan Islam.

Baca Juga: Gerak Cepat Gubernur Sulsel Usulkan Rp1,3 Triliun ke Kementerian PU Perbaikan Jalan Provinsi LHR Tinggi

Upaya harmonisasi dilakukan secara bertahap. Pada era Orde Baru, pemerintah mulai menerapkan kebijakan integratif melalui penyeragaman kurikulum nasional dan pemberian status formal kepada madrasah. Namun, banyak pihak menilai bahwa langkah ini belum cukup menyelesaikan ketimpangan struktural dan perlu dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual.

Memahami dinamika pendidikan Islam pada masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan menjadi kunci untuk merumuskan arah baru pendidikan Islam yang kontributif terhadap pembangunan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam adalah motor penggerak perubahan sosial dan perjuangan kemerdekaan, bukan hanya lembaga pengajaran ritual semata.

Arah baru diskursus pendidikan Islam perlu menjadikan semangat perjuangan masa lalu sebagai inspirasi untuk membangun sistem pendidikan yang mandiri, inklusif, dan progresif. Pendidikan Islam harus tetap menjadi ruang pembebasan, pemberdayaan, dan penguatan jati diri umat dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Penulis Zaenuddin Endy
Founder Komunitas Pendidikan IsIam Nusantara (KOPINU)