POJOKSULSEL, MAKASSAR - Sistem irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), kini menjadi andalan utama petani dalam meningkatkan produksi padi. Pasalnya, aliran air dari jaringan irigasi tersebut mampu mengairi sekitar 1.250 hektare sawah di wilayah itu.
Bupati Polman Samsul Mahmud mengatakan, keberadaan irigasi Lakejo memberi dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian warga.
"Masyarakat kami di Tapango sangat bergantung pada irigasi Lakejo ini. Kalau dulu hasil panen hanya 5 sampai 6 ton per hektare, sekarang sudah meningkat menjadi 8 sampai 9 ton,” ungkap Samsul Mahmud dikutip laman Sulbarprov.
Diketahui, Bupati Polman Samsul Mahmud bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka menghadiri kegiatan rapat turun sawah tingkat Daerah Irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10/2025).
Baca Juga: Jurnalis CNN Indonesia Bagikan Pengalaman Lapangan kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMI
Kegiatan rapat turun sawah tersebut digelar dalam rangka musim tanam rendengan tahun 2025/2026 di areal Bendungan Lakejo, Desa Dakka, Kabupaten Polman.
Pada kesempatan itu, Suhardi Duka (SDK) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.
Ia menyebut, pembangunan sektor pertanian tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengendalian harga di tingkat pasar.
Menurut SDK, perbaikan sistem irigasi dan dukungan pemerintah terhadap petani diharapkan mampu meningkatkan produksi gabah di Sulbar. Namun, peningkatan hasil tersebut harus dibarengi dengan kebijakan harga yang adil agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Baca Juga: 19 Persen Profesor Kemenag Kini Dipegang Dosen Wanita, Ini Total Guru Besar Kementerian Agama
"Kalau hulunya sudah bagus, kita bawa ke hilir, yaitu harga di pasar. Harga beras tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, pemerintah yang beli di bawah HPP, tapi kalau terlalu tinggi, dilakukan operasi pasar agar stabil,” ujar SDK.
Ia menjelaskan, harga beras yang terlalu tinggi memang bisa menguntungkan petani, namun di sisi lain masyarakat akan kesulitan membeli.
Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, petani akan merugi. Karena itu, pemerintah perlu menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar tercipta keadilan ekonomi.
"Kalau gabah Rp8.000 per kilogram, berarti harga beras bisa Rp16.000 di pasar. Tentu masyarakat tidak mampu. Karena itu pemerintah menetapkan harga sekitar Rp13.500 agar petani tetap untung dan masyarakat tetap bisa membeli,” jelasnya.
SDK menambahkan, menjaga keseimbangan harga menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas pangan daerah sekaligus memperkuat daya saing beras lokal Sulbar di pasar nasional. ***
