POJOKSULSEL, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menegaskan para kepala desa agar bijak dan transparan dalam mengelola keuangan desa. Menurutnya, dana desa adalah amanah untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk gaya hidup.
Pesan itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, hingga perangkat desa, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan berlangsung di Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar dan dihadiri 88 desa se-Kabupaten Mamuju.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Sorot Kota Parepare yang Sukses Andalkan Sektor Swasta Dongkrak PAD
"Pemimpin di desa harus betul-betul mampu memantapkan diri. Kita ini tokoh yang diikuti banyak orang, jadi wajib memberi contoh baik. Junjung tinggi integritas, kejujuran, dan akuntabilitas,” tegas Suhardi Duka.
Ia mengingatkan agar kepala desa tidak sibuk memamerkan kemewahan di media sosial, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemerintah.
"Jadi tidak perlu kalau lagi makan di tempat mewah-mewah difoto terus dikasi naik di media sosial. Itu tidak perlu karena pikir rakyatmu mau makan apa? Yang harus kamu foto yang kamu kerja, yang ada manfaatnya bagi masyarakat," sindir SDK, sapaan akrabnya dikutip rilis dari laman resmin Pemprov Sulbar.
Baca Juga: Tito Karnavian dan Gubernur Sulsel Satu Suara Jaga Kamtibmas dan Ekonomi
Pada kesempatan itu SDK juga berpesan agar kepala desa menjauhi perilaku menyimpang.
"Jadi kita ini pemerintah perbaiki diri secara interen, kita koreksi diri karena rakyat sudah mengoreksi diri kita. Jangan sedikit-sedikit karokean lagi, kawin lagi," ucap SDK penuh candaan.
Menurutnya, kepala desa adalah ujung tombak pembangunan desa.
Baca Juga: Ekonomi Parepare Mulai Bangkit, Perdagangan dan Jasa Jadi Motor Pemulihan
Karena itu, mereka dituntut memberikan pelayanan optimal, memimpin secara profesional, transparan, serta bersih dari praktik korupsi.
"Kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan harus mampu menjadi inspirasi agar masyarakat berdaya dan pembangunan desa bisa berjalan sesuai tujuan," ungkapnya.
Diketahui, program tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa merupakan janji politik Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga saat Pilgub Sulbar 2024 lalu. Kini janji itu mulai diwujudkan melalui BKK TPPD. ***
