POJOKSULSEL, MAKASSAR - Mahasiswa dan praktisi hukum mendorong Mahfud MD sebagai cawapres pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dorongan Mahfud MD untuk menjadi Cawapres terungkap dalam diskusi bertajuk Pemilu dan Prospek Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, di Peluk Cafe and Space, Jalan Anggrek, Selasa (3/10/2023)
Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Iwan Kurniawan, selaku praktisi hukum yang menjadi pembicara dalam diskusi publik, itu memandang perlu untuk mendorong Mahfud MD sebagai Cawapres di pada Pemilu 2024.
Iwan Kurniawan mengatakan, Mahfud MD memiliki integritas dan kapabilitas dalam melakukan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
"Baik ketika dia menjadi anggota dewan, kemudian diangkat Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menjadi ketua di MK sampai menjadi menteri di era Jokowi," kata Iwan Kurniawan yang juga waki ketua PBH Peradi Kota Makassar.
Baca Juga: IMMIM Gelar Expo Hari Santri 2023, Ada Pameran Pesantren, Pemilihan Duta Santri, Catat Tanggalnya
Ia mengatakan, integritas dan kapabilitas Mahfud MD bisa dilihat saat melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPR RI. Mahfud berani melakukan perlawanan terhadap hegemoni DPR RI.
"Di antara sekian banyak menteri yang bisa melakukan perlawanan terhadap hegemoni parlemen cuman Pak Mahfud MD. Semua menteri ketika RDP di hadapan komisi DPR, semua nda ada yang berani bicara kecuali Mahfud," katanya.
Karena itu, Iwan Kurniawan menaruh harapan besar agar Prof Mahfud MD bisa ikut kontetasi Pemilu tahun 2024. Meskipun, ia menyadari bahwa kendala Mahfud MD karen tidak punya kendaraan politik.
Baca Juga: Terbaru, 17.660 Pelamar CPNS 2023 Tidak Masuk Syarat, Pendaftar PPPK Guru 2023 Sudah 338.349
Pada kesempatan yang sama, Iwan Kurniawan melihat Pemilu tahun 2024 hampir sama dengan periode sebelumnya. Hanya saja, kecenderungan Pemilu hari ini lebih memperjelas tentang bagaimana konsolidasi kekuatan oligarki.
"Bahwa kemudian bagaimana di Ganjar ataupun di Prabowo ini akan diusung oleh Oligarki yang berada di belakangnya Jokowi," katanya.
Diskusi publik Pemilu dan prospek penegakan hukum dan HAM di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Layanan Hukum (LKLH) Mappasilasa bekerjasama dengan Pendekar Hukum Indonesia (PHI).
Kegiatan itu dihadiri oleh mahasiswal intas kampus di Kota Makassar. Dialog itu juga menghadirkan akademisi UIN Alauddin Makassar sebagai pembicara. ***