POJOKSULSEL, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) menegaskan komitmennya dalam penguatan pendidikan tinggi nasional dengan berpartisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ALPTKSI 2026 di Senayan, Jakarta, 22 hingga 23 April 2026.
Kehadiran UMI dalam forum nasional tersebut diwakili oleh Wakil Rektor I, Prof. Dr. Ir. H. Dirgahayu A Lantara, bersama Dekan Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi, dan Pendidikan (FSIKP), Dr. Hj. Nurjannah Abna.
Wakil Rektor I UMI Prof Dirgahayu A Lantara menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakornas ALPTKSI menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan memperluas kolaborasi antar perguruan tinggi.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat arah pendidikan tenaga kependidikan sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendidikan yang terus berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum tersebut juga berperan dalam meningkatkan mutu akademik, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Matangkan RKPD 2027, Fokus Turunkan Stunting dan Lindungi Kelompok Rentan
Sementara itu, Dekan FSIKP UMI, Nurjannah Abna, menilai Rakornas ALPTKSI sebagai wadah penting untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan daya saing institusi pendidikan.
“Ini bukan hanya forum koordinasi, tetapi ruang belajar bersama untuk memahami arah masa depan pendidikan dan mengadopsi praktik terbaik yang relevan,” katanya.
Menurutnya, penguatan pendidikan tenaga kependidikan membutuhkan sinergi lintas institusi agar mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan nasional secara berkelanjutan.
Rakornas ALPTKSI 2026 sendiri menjadi ajang pertemuan pimpinan perguruan tinggi swasta dari seluruh Indonesia.
Forum ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan mutu akademik, tata kelola kelembagaan, hingga peluang dan tantangan pendidikan tenaga kependidikan ke depan.
Baca Juga: Komitmen Wali Kota Tasming Hamid Terwujud, TPP ASN Pemkot Parepare Dicairkan Bertahap
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kemendiktisaintek, Prof. Dr. Fauzan, serta sejumlah pemangku kebijakan pendidikan tinggi lainnya. ***
