POJOKSULSEL, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan fokus pada percepatan penurunan stunting serta penguatan perlindungan kelompok rentan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Langkah strategis tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tematik yang membahas isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (22/4/2026).
Forum ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, Rakortek juga diarahkan untuk memperkuat integrasi perencanaan berbasis data agar program pembangunan lebih terukur dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mencapai visi Indonesia Emas. Ia menilai kolaborasi lintas sektor sudah berjalan baik, namun masih diperlukan intervensi yang lebih tajam.
Baca Juga: Komitmen Wali Kota Tasming Hamid Terwujud, TPP ASN Pemkot Parepare Dicairkan Bertahap
“Isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan kondisi pembangunan Sulsel mengalami tren positif. Persentase penduduk miskin pada September 2025 berada di angka 7,43 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka juga relatif terkendali di angka 4,45 persen pada November 2025.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting juga mengalami penurunan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024, angka stunting turun menjadi 23,3 persen atau berkurang 4,1 poin dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, Irawan menegaskan bahwa tantangan pembangunan manusia belum sepenuhnya selesai. Terlebih, Sulawesi Selatan kini mulai memasuki fase ageing population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
“Lansia harus dipandang sebagai subjek pembangunan yang perlu diberdayakan, bukan sebagai beban,” katanya.
Baca Juga: Bulog Sulselbar Ajak Pelajar SMAN 2 Makassar Kenali Pengelolaan dan Distribusi Beras
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar pemenuhan layanan dasar menuju penguatan layanan jangka panjang serta pemberdayaan kelompok rentan secara produktif.
Ia juga menjelaskan bahwa agenda pembangunan ini berkaitan erat dengan peningkatan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), hingga perlindungan anak. Pada 2025, IPM Sulsel tercatat 75,92 dan IPG 93,53.
Melalui Rakortek ini, pemerintah provinsi mendorong sinkronisasi program antara kabupaten dan kota agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan sesuai kebutuhan daerah.
“Program 2027 harus mampu menjawab persoalan secara konkret dan mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan secara komprehensif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, menambahkan bahwa forum ini menjadi tahap awal penyusunan rancangan RKPD 2027 yang akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang provinsi.
Pendekatan tematik yang diterapkan diharapkan mampu memperkuat konvergensi program lintas perangkat daerah sehingga pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan saling mendukung. ***
