POJOKSULSEL, MAKASSAR - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Prof Taruna Ikrar, menegaskan rencana pendirian Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan pertama di Indonesia sangat mendesak. Kampus vokasi tersebut akan dibangun di kawasan Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Taruna Ikrar menjelaskan, selama ini tidak ada pendidikan khusus yang menyiapkan tenaga pengawas obat dan makanan. Sementara pegawai yang direkrut butuh waktu setahun untuk bisa beradaptasi.

Selain efisiensi, Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan juga penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan Indonesia.

Baca Juga: Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Bakal Uji Lab 13 Sampel Bahan Pangan di Polewali Mandar, Ini Daftarnya

Saat ini, BPOM masih berada di level tiga standar maturitas pengawasan dunia. Targetnya naik ke level empat, setara Eropa dan Amerika.

“Dari 196 negara, baru 30 yang masuk level empat. Salah satu syaratnya adalah kualitas SDM. Karena itu kita butuh sekolah khusus,” jelasnya.

Adapun pemilihan Sulawesi Selatan bukan tanpa alasan. Menurut Taruna Ikrar, seluruh pendidikan vokasi selama ini terpusat di Pulau Jawa.

Baca Juga: Pemuda India Abubacker Siddique Ikut Bimwin di Selayar, Siap Akad Nikah Pakai Bahasa Inggris

“Kan kita dekat dengan IKN, jadi orang Ambon, orang Irian, yang mau sekolah tidak perlu jauh-jauh. Orang yang punya minat dan semangat yang di Jawa juga tidak terlalu jauh, yang di Kalimantan juga tidak terlalu jauh,” katanya.

Pemerintah sudah menyiapkan lahan hibah seluas 10 hektare di Maros serta dukungan dana Rp1,7 triliun yang telah disetujui Kementerian Keuangan, sebagian melalui pinjaman ADB.

Andi Sudirman Sulaiman juga memastikan Pemprov Sulsel ikut mendorong afirmasi prestasi dalam penerimaan mahasiswa baru nantinya.

Baca Juga: Marhaen Hardjo Daftar Bakal Calon Rektor Unhas Berkostum Sultan Hasanuddin, Ini Visi yang Diusung

Ia mengajukan skema 10 persen kuota afirmasi bagi putra-putri daerah yang direkomendasikan pemerintah provinsi.

“Harapan kita akan ada afirmasi untuk prestasi dari rekomendasi gubernur, alhamdulillah sudah disetujui Bapak Prof, minimal 10 persen,” tegasnya. ***