POJOKSULSEL, MAKASSAR - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurutnya, sebagian besar dari kawan disabilitas belum bisa masuk ke sektor kerja formal sehingga terpaksa mengandalkan penghasilan dari sektor informal.

Hal itu disampaikan Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, dalam acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI di Makassar, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga: Kemenag Umumkan Inaugurasi Keterbukaan Informasi, Undangan Khusus Satuan Kerja Kategori Ini

Hadir dalam kegiatan itu antara lain Mahmud Lakaiyya, Andi Asman selaku Anggota DPRD Sulsel, H. Abdul Malik Faisal selaku Kepala Dinas Sosial Sulsel.

Kemudian Abdul Latief (Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset BRIN), dan Anggiasari Pujiaryati (Spesialis GEDSI). Sejumlah komunitas penyandang disabilitas juga turut serta.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, terdapat 28,05 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Sebanyak 6,17 juta di antaranya masuk kategori usia kerja.

Baca Juga: Sulsel Jadi Lokus Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia

Dalam pelatihan bertema Strategi Branding untuk UMKM Penyandang Disabilitas itu, Rerie menegaskan bahwa para sahabat disabilitas memiliki kemampuan unik yang bisa diasah untuk mendukung perekonomian daerah hingga nasional.

“Dengan dukungan teknologi dan kemampuan membangun jejaring, peluang mereka untuk masuk sektor UMKM sangat besar,” ujar legislator Partai NasDem dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Sulawesi Selatan, lanjutnya, punya modal besar berupa pariwisata yang terus tumbuh dan kearifan lokal yang kuat.

Baca Juga: Rakor Transformasi Digital Digelar di Makassar, Sekda Sulsel Tekankan Tata Kelola Berbasis Data

Potensi ini bisa dioptimalkan untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam roda pertumbuhan ekonomi daerah.

Rerie meyakini, kontribusi nyata penyandang disabilitas bagi perekonomian dan kemajuan inklusif bangsa bukan hal mustahil.

“Syaratnya, ekosistem yang ramah dan mendukung harus dibangun bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” tegasnya.

***