POJOKSULSEL, MAKASSAR – Komitmen Pemprov Sulsel dalam mendukung kebijakan nasional Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia kembali ditegaskan.
Pemprov Sulsel dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Claro, Makassar, Kamis (7/8/2025).
Rakor ini menghadirkan perwakilan dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Mulai dari Bappeda, Dinas Kominfo, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing daerah.
Baca Juga: Nursaid Mustafa Raih Nilai Tertinggi Lelang Jabatan Sekda Polman, Ini Responsnya
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang membuka langsung kegiatan itu, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan fundamental dalam membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif.
“Pemprov Sulsel telah membentuk kelembagaan dan regulasi pendukung. Di antaranya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 1740/VII/2021 tentang Forum Satu Data. Ini bukti nyata komitmen kami,” tegas Jufri Rahman.
Empat narasumber dari lembaga strategis nasional turut hadir. Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfira, menyoroti pentingnya satu data dalam perencanaan pembangunan nasional.
Baca Juga: NasDem Tepis Kabar Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK, Ahmad Sahroni: Abdul Azis di Sebelah Saya!
Sedangkan Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital Kominfo, Yessi Arnaz Ferrari, menekankan integrasi aplikasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai tulang punggung digitalisasi birokrasi.
Dari aspek keamanan, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkominfo, Mochtarul Huda, mengingatkan pentingnya literasi keamanan siber.
“Teknologi saja tidak cukup. SDM juga harus cakap digital,” ujarnya.
Baca Juga: Satu-Satunya Perempuan di Tiga Besar Calon Sekda Polman, Ini Kata Agusnia Hasan Sulur
Sementara itu, Direktur Operasi Sandi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Arisriyanto, menyampaikan pentingnya manajemen pengamanan informasi dalam proses digitalisasi data pemerintah.
Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di daerah adalah terbatasnya SDM dan anggaran. Ia menegaskan bahwa visi kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan.
“Kalau kepala daerah punya visi digitalisasi, anggaran untuk Kominfo sebagai wali data pasti akan diprioritaskan,” ucapnya.
Tak hanya soal satu data, isu rekening dorman dan judi online juga ikut disinggung.
Ia menyebut transaksi judol turun 70 persen sejak PPATK memberlakukan pelaporan rekening dorman.
“Tapi definisi rekening dorman tiap bank berbeda. Sosialisasi masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Baca Juga: Abdul Azis Ungkap Psikologi Keluarga Jadi Korban Framing Kabar OTT KPK
Menanggapi hal itu, Mochtarul Huda menyampaikan bahwa penyalahgunaan data pribadi marak terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi data. “Literasi digital memang perlu digenjot terus,” katanya.
Forum ini juga mencatatkan pencapaian nasional. EDGI (E-Government Development Index) Indonesia naik dari 0,72 (peringkat 77 dunia pada 2022) menjadi 0,80 (peringkat 64 dunia pada 2024).
Dalam diskusi panel, Kepala BPS Sulsel Aryanto dan Sekretaris Diskominfo Sultan Rakib turut menyampaikan pandangan.
Sultan Rakib menekankan pentingnya keterpaduan data sektoral dan sinergi pusat-daerah dalam membangun ekosistem digital.
Baca Juga: Sambiyo Paparkan Fungsi Inspektorat Jenderal di Hadapan Jajaran Kemenham Sulsel
Diskusi juga dimanfaatkan peserta dari berbagai kabupaten/kota untuk mengangkat isu lapangan, mulai dari integrasi data kependudukan hingga keamanan informasi.
Sultan Rakib menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi komitmen bersama.
“Agar kita bisa cegah bersama hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
***
