POJOKSULSEL.com, MAKASSAR - Nama-nama Pj Gubernur Sulsel pilihan Presiden Jokowi terus mencuat jelang akhir masa jabatan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman 5 September 2023 mendatang.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodok sejumlah nama calon Pj Gubernur Sulsel, untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden Jokowi untuk disetujui.
Namun beberapa hari menjelang akhir masa jabatan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman, semakin santer beredar nama-nama calon Pj Gubernur Sulsel yang bakal dipilih Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ketika Prof Hamdan Juhannis Anjurkan Warek 3 UIN Alauddin Rajin-Rajin Ngopi, Kok Bisa?
Sebelumnya, DPRD Sulsel menggodok empat nama untuk dicalonkan menjadi Pj Gubernur Sulsel.
Mereka adalah Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum Prof Aswanto, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Ada pula Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksamana TNI AL Abdul Rivai, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.
Baca Juga: Kemenag Darurat Penghulu, Sekarang Cuma 9.054, Pernikahan 1,7 Juta Pertahun, Belum Perceraian
Namun karena tak kunjung kuorum, DPRD Sulsel memutuskan untuk tidak mengusulkan nama Pj Gubernur Penjabat Gubernur Sulsel ke Kemendagri.
"Karena peserta rapat tidak quorum. Akhirnya tidak ada lagi rapat paripurna. Untuk itu DPRD Sulsel tidak mengajukan usulan nama Pj Gubernur Sulsel," kata Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari.
Informasi yang dihimpun Pojoksulsel.com, terdapat dua nama yang disebut-sebut berpeluang menduduki jabatan Pj Gubernur Sulsel.
Baca Juga: Desmon Tobing, Pendatang Baru yang Siap Bertarung di Dapil 3 Makassar. Ini Gagasannya
Dua nama berpeluang menjadi Pj Gubernur Sulsel itu yakni Prof Aswanto dan Bahtiar.
Berikut ini adalah profil Prof Aswanto dan Bahtiar calon Pj Gubernur Sulsel.
Profil Prof Aswanto:
Lahir di Palopo, 17 Juli 1964
Baca Juga: Profil Muh Abdi Goncing, Akademisi UIN Alauddin Jadi Anggota KPU Makassar
Pendidikan:
- Sekolah Dasar Negeri Komba Kecamatan Larompong (1975)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri Larompong tahun (1979)
- Sekolah Menengah Atas Negeri II Makassar (1982)
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (1986)
- S-2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)
- S-3 Universitas Airlangga, Surabaya tahun (1999)
- Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland (2002).
Baca Juga: Selamat! Muh Abdi Goncing Dilantik Jadi Anggota KPU Makassar
Karier:
- Anggota Tim Pengembangan Unhas (2000-2001 dan 2003-2004)
- Tim Sosialisasi Hak Asasi Manusia pada Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan (2002)
- Pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian
- Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002)
- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004)
- Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat (2008-2009)
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014)
- Ketua Tim Seleksi Rekruitmen Panwas Pilgub Sulawesi Selatan (2012)
- Tenaga Ahli Rekruitmen Komisioner Ombudsman Makassar (2013)
- Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (2013)
- Hakim Konstitusi 2014-2019.
Baca Juga: Mantan Kasatpol PP Makassar Imam Hud Dituntut 5 Tahun Penjara
Profil Bahtiar:
Nama Lengkap: Dr. Bahtiar, M.Si.
Lahir: 16 Januari 1973
Pendidikan
- S1 Universitas Hasanuddin (1992); Tidak Selesai
- D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995)
- S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000)
- S2 Universitas Padjadjaran (2008)
- S3 Universitas Padjadjaran (2013)
Baca Juga: Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran UMI Makassar Disambut Dengan Shalat Dhuha
Jabatan
- Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);
- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polp um (2015);
- Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);
Baca Juga: Awas Kena Tilang Elektronik, Polda Sulsel Gelar Operasi Zebra Pallawa 2023 Selama 14 Hari
- Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Um um (2019);
- Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020). ***



