POJOKSULSEL, MAKASSAR - Sekprov Sulsel Jufri Rahman mengatakan setiap Pemprov Sulsel membentuk desk efisiensi yang bertempat di Bappelitbangda Sulsel.
Pembentukan desk efisiensi tersebut, kata Jufri Rahman, merupakan tindak lanjut Pemprov Sulsel terhadap Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
"Beberapa OPD Pemprov Sulsel sudah selesai, tinggal menyesuaikan bahwa arahannya Kemendagri 50 persen perjalan dinas dipotong," kata Jufri Rahman kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).
Meski demikian, Jufri Rahman menyampaikan kepada Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad, bahwa tidak boleh semua anggaran perjalanan dinas OPD Pemprov Sulsel dipotong 50 persen.
Ia mengatakan, ada OPD tertentu yang butuh anggaran perjalanan dinas untuk mengecek pekerjaan di lapangan.
Seperti Inspektorat yang memang butuh tinjauan lapangan untuk mengecek haisl pekerjaan fisik.
Baca Juga: 21 Dai Diterjunkan ke Wilayah Terpencil Sulsel, Misi Ramadhan Penuh Berkah!
Ia mengatakan, jika anggaran perjalanan dinas Inspektorat dipotong 50 persen, maka akan sangat kerepotan dalam melaksanakan tugas-tugas.
"Dinas Lingkungan Hidup juga. Contohnya ada penambang pasir, yang dianggap melanggar. Bisa juga sih secara virtual tapi repot," kata Jufri Rahman.
Karena itu, Jufri Rahman menilai bahwa OPD yang tidak bisa dipotong 50 persen anggaram perjalanan dinasnya. Maka, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menetapkan besaran dana perjalanan dinas.
Baca Juga: Ekspedisi Bajau Sulawesi (Bagian 4): Dari Pulau Kodingareng ke Habitat Asli Pinisi di Tana Beru
"Mungkin kalau umpamanya tidak bisa dipotong 50 persen, SPPD-nya, mungkin kita cuma menetapkan berapa besaran uang yang mesti dia saving di situ, supaya mereka bisa mengatur di situ," Akan anya.
Ia menjelaskan, dana simpanan yang akan mereka kelola bertujuan untuk mengalokasikan kepada program prioritas mereka.
"Supaya tidak ada alasan, kami tidak bisa pak karena begini," katanya.
Ia menambahkan, hasil efisiensi dari OPD Pemprov Sulsel akan diarahkan kepada bidang-bidang yang diprioritaskan sesuai arahan edaran Mendagri.
***
