POJOKSULSEL, MAKASSAR - Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan bersama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) akan menggelar Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi pada 22-23 Agustus 2026 di Hotel Claro Makassar.

Forum kerjasama Muslimat NU Sulsel dan DPP ICATT mengangkat tema "Transformasi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045: Memperkuat Tata Kelola, Perlindungan Santri, Ketahanan Ideologi, Kemandirian Ekonomi, dan Transformasi Digital."

Sekretaris PW Muslimat NU Sulsel, Hj. Mardyawati Yunus, mengatakan kolaborasi ini berangkat dari kesamaan visi antara Muslimat NU dan ICATT dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan pesantren.

Baca Juga: Dispusarsip Sulawesi Selatan Dorong Seluruh Perpustakaan Sekolah Miliki NPP, Ini Alasannya

Menurutnya, program yang diinisiasi ICATT dinilai sejalan dengan bidang garapan Muslimat NU, terutama pendidikan, kemasyarakatan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

"Program yang ditawarkan ICATT sangat selaras dengan visi Muslimat NU. Kami memiliki bidang yang fokus pada pendidikan dan kemasyarakatan sehingga sangat terbuka untuk berkolaborasi," kata Mardyawati, Jumat (3/7/2026).

Ia mengungkapkan, pihaknya berharap Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU yang juga menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Hj. Arifah Choiri Fauzi, dapat hadir sebagai keynote speaker.

Menurut Mardyawati, isu perlindungan anak menjadi salah satu prioritas Muslimat NU, termasuk di lingkungan pondok pesantren.

"Melalui kerja sama ini kami berharap Menteri PPPA sekaligus Ketua PP Muslimat NU dapat hadir sehingga isu perlindungan anak di pesantren menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Baca Juga: Bawaslu Sulsel Konsolidasikan Hasil Pengawasan PDPB Kabupaten Kota Jelang Pleno Tingkat Provinsi

Ia menambahkan, Ketua PW Muslimat NU Sulsel, Prof. Hj. A. Majdah M. Zain Muhyiddin, selama ini juga aktif membidangi perlindungan perempuan dan anak sehingga kolaborasi tersebut dinilai sangat relevan.

Sementara itu, Ketua DPP ICATT, H. Mallingkai Ilyas, mengatakan sarasehan ditargetkan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, mulai pengelola pesantren, akademisi, pemerintah hingga organisasi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan respons atas berbagai tantangan yang dihadapi pesantren, terutama meningkatnya kasus kekerasan terhadap santri dalam beberapa tahun terakhir.

"Kasus kekerasan seksual, verbal maupun fisik di sejumlah pesantren telah menjadi perhatian serius. Bahkan ada yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat sehingga perlu dicarikan solusi bersama," katanya.

Karena itu, ICATT akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Bank Indonesia, pengusaha nasional alumni pesantren, hingga pimpinan pondok pesantren yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola kelembagaan yang baik.

Mallingkai menegaskan, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan santri.

Beberapa isu yang akan dibahas meliputi penerapan Pesantren Ramah Anak, penyusunan mekanisme pengaduan, standar operasional penanganan kasus kekerasan, penguatan tata kelola, transformasi digital, hingga pengembangan ekonomi pesantren.

Ia menyebut, ICATT memiliki ikatan yang kuat dengan dunia pesantren karena sekitar 96 persen anggotanya merupakan alumni pondok pesantren yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah.

"Kami memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus memperkuat eksistensi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Menurut Mallingkai, pesantren selama ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam mencetak generasi yang berakhlak, moderat, dan cinta tanah air. Namun, perubahan zaman menuntut penguatan kelembagaan agar mampu menjawab tantangan baru.

Berbeda dengan seminar pada umumnya, Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi dikemas dalam format policy dialogue yang tidak hanya menghadirkan diskusi, tetapi juga merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah.

Baca Juga: Lengkap Nama-Nama Pejabat Polda Sulsel Bergeser Jabatan dalam Mutasi Mabes Polri Juni 2026

Panitia saat ini juga masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menghadirkan narasumber, di antaranya Menteri PPPA RI, Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Direktur Pencegahan BNPT RI, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel, pimpinan Bank Indonesia Sulsel, pengusaha nasional alumni pesantren, serta pimpinan pondok pesantren.

Selain diskusi panel, peserta juga akan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tata kelola pesantren, perlindungan santri, penguatan ekonomi umat, transformasi digital, hingga strategi membangun citra positif pesantren di era digital.

Seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi Rekomendasi Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi serta Deklarasi Makassar tentang Transformasi Pesantren 2026 yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan dalam memperkuat pesantren menuju Indonesia Emas 2045.

***