POJOKSULSEL, MAKASSAR - Perpustakaan sekolah di Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Banyak perpustakaan sekolah di Sulawesi Selatan dinilai belum memenuhi standar nasional, baik dari sisi kelembagaan, tenaga pengelola, hingga koleksi buku. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispusarsip Sulsel, Prof Muhammad Jufri, kini mendorong percepatan kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) bagi seluruh perpustakaan sekolah di SMA, SMK, dan SLB di daerah tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel Konsolidasikan Hasil Pengawasan PDPB Kabupaten Kota Jelang Pleno Tingkat Provinsi
NPP merupakan identitas resmi yang diterbitkan Perpustakaan Nasional sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, termasuk proses akreditasi dan akses bantuan pemerintah pusat.
"Nah, oleh itu poin pentingnya di sana, kami harus memastikan bahwa seluruh perpustakaan yang ada di SMA, SMK, dan SLB itu memiliki NPP," kata Prof Jufri, Kamis (2/7/2026).
Ia menjelaskan, NPP menjadi syarat awal sebelum perpustakaan sekolah dapat mengikuti proses akreditasi yang lebih lanjut.
Baca Juga: Lengkap Nama-Nama Pejabat Polda Sulsel Bergeser Jabatan dalam Mutasi Mabes Polri Juni 2026
Dengan status terakreditasi, perpustakaan berpeluang memperoleh dukungan dari Perpustakaan Nasional, baik berupa pengadaan buku maupun penguatan sarana dan prasarana.
"Kalau dia terakreditasi, maka dimungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari Perpustakaan Nasional, baik itu untuk pengadaan buku-buku maupun bantuan-bantuan yang lain," ujarnya.
Selain aspek administrasi, Dispusarsip Sulsel juga tengah memetakan sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah. Dari hasil pendataan sementara, masih banyak perpustakaan yang belum dikelola oleh pustakawan profesional.
Baca Juga: 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Polewali Mandar Resmi Dilantik, Ini Daftar Namanya
Sebagian besar pengelola masih berasal dari guru atau tenaga pendidik yang merangkap tugas tambahan di perpustakaan.
"Jadi kita juga sedang mendata berapa sekolah yang memang sudah terakreditasi. Kemudian apakah sekolah tersebut memiliki pengelola perpustakaan yang memang betul-betul pustakawan," tegasnya.
Prof Jufri menilai, pengelolaan perpustakaan membutuhkan kompetensi khusus agar layanan literasi dapat berjalan optimal. Selain itu, kualitas koleksi buku juga menjadi perhatian utama dalam proses akreditasi.
Saat ini, banyak perpustakaan sekolah masih didominasi buku pelajaran. Padahal, standar akreditasi juga menekankan pentingnya koleksi nonpelajaran seperti buku fiksi, literatur umum, hingga bacaan populer untuk memperluas wawasan siswa.
"Salah satu penilaian akreditasi perpustakaan sekolah adalah koleksi bukunya bukan hanya buku-buku pelajaran," jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Jasa Kearsipan Dispusarsip Sulsel, Mustaana, menegaskan pihaknya juga berkomitmen mendorong penguatan literasi melalui pengelolaan arsip daerah. Arsip dinilai memiliki nilai penting sebagai sumber rujukan sejarah dan penelitian ilmiah.
Baca Juga: Djournal Resmi Buka Gerai Kedua di Mal Ratu Indah Makassar, Nikmati Promo Kopi Gratis-Buy 1 Get 1
"Kami selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian," katanya.
Ia menambahkan, arsip daerah Sulawesi Selatan bahkan telah menjadi rujukan sejumlah peneliti internasional, termasuk dari National University of Singapore, yang menunjukkan nilai akademik dan historis koleksi arsip daerah.
***
