POJOKSULSEL, MAKASSAR - Gelombang suara penolakan terhadap rencana penurunan komisi driver ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 10 persen terus meluas.
Kali ini, ratusan driver dari berbagai komunitas di Makassar, Gowa, dan Maros angkat suara. Mereka kompak menyatakan dukungan terhadap skema potongan 20 persen yang dinilai masih adil, masuk akal, dan memberikan perlindungan nyata bagi mitra di lapangan.
Ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam berbagai komunitas secara tegas menyuarakan dukungan terhadap skema komisi 20 persen yang selama ini telah diberlakukan.
Mereka menilai skema saat ini tidak hanya adil, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian penghasilan yang layak bagi para mitra.
Baca Juga: Tak Ada Ampun! Satresnarkoba Polres Majene Ungkap Kasus Sabu dan Boje Sekaligus dalam Tiga Hari
Budi Yaya, Ketua komunitas Unit Reaksi Cepat Makassar Gowa Maros (URC MGM), menyatakan bahwa skema 20 persen selama ini sudah menjadi bagian dari sistem yang mendukung kesejahteraan driver.
Ia menegaskan bahwa potongan tersebut dibarengi dengan berbagai benefit yang konkret dan sangat dibutuhkan di lapangan.
"Kami tetap mendapatkan bantuan asuransi, layanan bantuan 24 jam, GrabBenefits, dan pusat pengaduan yang aktif. Itu sudah sangat membantu kami di lapangan. Kalau sistem seperti ini tiba-tiba diganti tanpa pertimbangan yang matang, maka yang akan paling terdampak adalah kami sendiri yang tiap hari menggantungkan hidup dari jalan," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima.
Yohanes, Ketua Komunitas Grab Bike Sektor Manggala, juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan platform digital.
Baca Juga: Lihat Tasming Hamid Bareng Kapolres Parepare 30 Menit Pantau Kamtibmas Lewat Udara
Menurutnya, penurunan potongan tanpa strategi kelangsungan yang jelas justru bisa berdampak negatif terhadap kesehatan operasional
aplikator.
“Kalau aplikasi sehat, driver pun ikut aman. Jangan hanya lihat dari angka potongan saja. Tanpa insentif dan promo, order bisa sepi. Itu yang justru bisa menghancurkan penghasilan kami,” tegas Yohanes.
Nurmila Burhan, Ketua komunitas Grab Gowa Community, menambahkan bahwa aplikasi
transportasi online selama ini tidak hanya membantu para driver, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik dan distribusi untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Ia menyebut, keputusan yang gegabah bisa berakibat pada terputusnya mata rantai ekonomi yang sudah terbentuk.
"Aplikator bukan cuma soal driver, tapi juga ribuan pelaku UMKM yang bergantung pada platform. Jangan gegabah ambil keputusan hanya karena tekanan pihak-pihak yang tidak tahu kondisi lapangan," tegas Nurmila.
Senada dengan itu, Arif Budianto dari Grab Hero Community menilai bahwa skema 20 persen tidak memberatkan jika aplikator tetap berkomitmen memberikan layanan dan benefit yang mendukung.
Menurutnya, potongan itu justru menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan perusahaan memberikan perlindungan, promosi, dan pelatihan bagi mitra.
“Kami tidak keberatan selama ada timbal balik yang jelas dan menguntungkan. Kalau aplikator ditekan dan rugi, yang paling duluan kena dampaknya pasti kami, driver di jalan,” katanya.
Baca Juga: Sosok Muhammad Ridwan Djafar, Alumnus UGM Dipercaya Jadi PLt Kadis Kominfo SP Sulbar
Sultan, Ketua Komunitas Sapu Rata Kota Desa, mengingatkan bahwa suara dari mitra aktif yang benar-benar bekerja di lapangan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
Ia menyayangkan narasi publik yang kerap didorong oleh pihak yang sudah tidak lagi aktif sebagai driver.
“Kami yang tiap hari kerja harusnya jadi sumber suara utama. Bukan orang yang sudah pensiun dari jalanan tapi masih ingin atur sistem,” ujar Sultan.
Selain mereka, sederet komunitas lain juga bersuara senada. Di antaranya:
Baca Juga: Badruddin Kaddas Resmi Pimpin LPTNU Sulsel, Siap Bawa PTNU Lebih Berdampak
Syamsul Katarri (GrabBike Selebritas Jalanan), Sulaiman (Grab Makassar Community), Abdul Hafids (Grab Bulo Sibatang)
Kemudian, Eka Prasetya (Mega Antang), Ahmad (Solidaritas Biringkanaya), Adri Priandi (Solidaritas GrabBike Kota Daeng)
Dalam pernyataan kolektif, mereka menyebut potongan 20 persen justru menopang program seperti perlindungan kecelakaan, bonus performa, pelatihan, hingga promosi pelanggan. Jika ditekan, perusahaan bisa merugi dan imbasnya langsung terasa ke driver.
Tak Turun ke Jalan 21 Juli Komunitas-komunitas ini juga menyatakan tidak akan ikut aksi turun ke jalan 21 Juli 2025 yang digagas Garda. Mereka menilai aksi tersebut tidak merepresentasikan suara hati para driver aktif di lapangan.
***
