POJOKSULSEL.com, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, akan diperiksa karena diduga melakukan kampanye untuk salah satu kandidat Pilpres 2024.
“Iya, kemungkinan sekdanya diperiksa. Biasanya ada teknik penelusuran, ya, dari mulai bawah dulu, baru kemudian sekdanya atau sekda dulu, tergantung teman-teman (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota,” kata Bagja dilansir fajar.co.id, Kamis(18/1/2024).
Bawaslu Takalar telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang terjadi saat kegiatan rembuk guru di Kabupaten Takalar.
Dalam video yang beredar, Sekda Hasbi diduga menyampaikan pesan kampanye terkait Pilpres 2024. Bawaslu berkomitmen untuk melakukan penelusuran dan memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hasbi, yang mewakili Penjabat Bupati Takalar, membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah setempat, dihadiri oleh pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar beserta perangkatnya, termasuk kepala sekolah dan guru ASN serta non ASN se-Kabupaten Takalar.
Baca Juga: Pidato Sekda Takalar Viral Diduga Kampanyekan Capres, Bawaslu Takalar: Kami Pasti Proses
Dalam video, Hasbi juga menyinggung tentang janji pengangkatan PPPK yang terkait dengan kemenangan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu sedang melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap beberapa pihak untuk memastikan kebenaran informasi dari potongan rekaman video yang viral di media sosial.
Bagja menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disebut oleh Sekda Hasbi dalam video tersebut, tidak dapat diperiksa tanpa bukti yang kuat karena penyebutan nama Jokowi hanya sebatas klaim.
Sebelumnya, Sekda Takalar, Muhammad Hasbi menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya sambutan yang kemudian viral karena dianggap mengkampanyekan pasangan Capres tertentu.
"Jadi begini, sambutan saya tersebut terjadi pada 10 Januari 2023 pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar. Seluruh guru hadir, baik guru PNS, PPPK dan honorer. Ada tanya jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi." kata Hasbi, Senin 15 Januari 2024.
Ia menambahkan bahwa para guru honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum mengangkat mereka menjadi PPPK padahal sudah mengabdi bertahun-tahun.
"Jadi ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD kita yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah. Disitulah saya kutip pernyataan bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi misi paslon, yang saya sampaikan adalah program presiden," urai Hasbi.
Dirinya menegaskan bahwa ada pihak yang memenggal diskusi itu secara utuh dan menyayangkan kesalahpahaman dari seluruh elemen masyarakat.
"Jadi saya menyesalkan peristiwa ini. Jika anda hadir langsung, maka akan paham alur diskusi itu. Rasanya Ada tangan-tangan jahat yang mencoba merusak stabilitas daerah ini pada tahun politik 2024. Kita semua sudah mengikuti deklarasi netralitas ASN. Dan sekedar catatan, acara itu dihadiri Ketua DPRD Takalar yang berasal dari partai PKS yang merupakan pengusung pasangan Capres. Jika betul saya mengkampanyekan capres lain, beliau yang pertama kali akan mencak-mencak di acara itu." kunci Hasbi. ***
