POJOKSULSEL, MAKASSAR – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menggerakkan ribuan ketua RT dan RW di Kota Makassar dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Gerakan Nasional Peduli Tetangga diluncurkan Gus Ipul di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026).
Gus Ipul mengatakan, keterlibatan RT dan RW Gerakan Nasional Peduli Tetangga menjadi bagian penting dalam mempercepat pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos).
Makassar menjadi salah satu daerah yang dilibatkan dalam pengembangan Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga ke tingkat lingkungan.
Ribuan pengurus RT dan RW se-Kota Makassar hadir dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Asap Karhutla Kalimantan Kemungkinan Terbawa ke Sulsel, Ini Waktu Kualitas Udara Memburuk
Turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.
Menurut Gus Ipul, masyarakat yang berada paling dekat dengan warga dapat membantu pemerintah menemukan masyarakat yang belum terdata maupun mereka yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran dan berkeadilan.
Ada tiga fokus utama yang ditekankan pemerintah, yakni pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: 19 Kapolda Berganti dalam Mutasi Polri 2 Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya
“Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
“Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” sambungnya.
Untuk mendukung gerakan tersebut, pemerintah tengah melakukan digitalisasi perlindungan sosial dengan mengintegrasikan berbagai sumber data.
Data kependudukan dari Dukcapil akan dikonsolidasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS.
Data tersebut juga akan terhubung dengan informasi dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Hukum.
Integrasi data diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Sistem tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos.
Baca Juga: 4 Kapolda di Sulawesi Berganti, Ini Daftar Nama Pejabat Baru Hasil Mutasi Polri 2 Oktober 2026
Gus Ipul mengatakan digitalisasi tidak berarti menghilangkan peran masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam pembenahan data.
Warga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan orang yang dinilai layak menerima bansos, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.
“Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung,” katanya.
Untuk menjembatani masyarakat dengan layanan digital, pemerintah membuka program Agen Perlinsos.
Baca Juga: Peminat UMI 16.530 Orang, 5.278 Jadi Mahasiswa Baru, Kampus Pasang Target Maba Sepanjang Setahun
Ketua RT dan RW menjadi salah satu kelompok yang didorong terlibat sebagai agen, bersama pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan hingga insan pers.
Agen Perlinsos bertugas membantu masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan digital sekaligus membantu warga yang belum masuk dalam pendataan.
Selain itu, Kementerian Sosial menyiapkan teknologi biometrik atau face recognition dalam proses registrasi ulang penerima bansos.
Teknologi tersebut digunakan untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan data kependudukan.
Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengawasi data penerima bansos melalui mekanisme pengusulan dan sanggahan.
“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” kata Gus Ipul.
Ia menyebut data masyarakat dalam kelompok desil 1, 2 dan 3 telah dibuka untuk memberikan kesempatan kepada publik melakukan koreksi.
Gus Ipul juga mengungkap adanya kasus warga yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak lolos karena NIK miliknya digunakan pihak lain.
Baca Juga: Pesan Ustadz Das’ad Latif ke Kapolri Baru: Luruskan Niat, Ingat Pesan Umar bin Khattab
NIK tersebut diketahui terhubung dengan transaksi kepemilikan mobil, tanah hingga pendirian perusahaan.
Kondisi itu membuat sistem membaca kondisi ekonomi pemilik NIK tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi,” tegasnya.
Digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sistem tersebut kemudian dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar.
Baca Juga: Kemenkes Tunjuk Makassar Jadi Piloting Transformasi Total JKN, Pemprov Sulsel Nyatakan Dukungan
Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026.
Sementara penerapan bansos berbasis data digital secara nasional ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Gus Ipul mengatakan perluasan gerakan tersebut membutuhkan semakin banyak Agen Perlinsos dan keterlibatan masyarakat.
“Ada dua, semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita,” ungkapnya.
Dalam uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan dapat diproses sekitar 11 hingga 12 menit apabila data yang dibutuhkan lengkap dan jaringan internet mendukung.
“Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita,” pungkas Gus Ipul.***
