POJOKSULSEL, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengaku bersyukur kondisi pasca demo ricuh di Kota Makassar, beberapa waktu lalu perlahan kembali tenang.

"Alhamdulillah sudah mulai ada konsolidasi, sosialisasi, dan normalisasi kondisi. Tapi kita tetap melakukan komunikasi dan memastikan bahwa aspirasi teman-teman (demo) itu tetap kita sampaikan," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Presiden sudah merespons demo massa dengan sejumlah kebijakan. Salah satunya mencabut tunjangan DPR RI yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Pemkot Makassar Gandeng BEM Lintas Kampus, Munafri Arifuddin Tegaskan Komitmen Jaga Kota Kondusif

"Tentu nanti terus-menerus Pak Presiden akan melakukan kebijakan-kebijakan. Jadi ini masalah waktu saja ya dan komunikasi juga," katanya kepada wartawan.

Meski situasi kian terkendali, Andi Sudirman tak menampik ada dampak ekonomi jangka pendek yang dirasakan.

Beberapa agenda pemerintahan sempat tertunda, seperti pengesahan APBD maupun sidang paripurna di daerah.

Baca Juga: Polda Sulsel Tetapkan 29 Tersangka Kasus Kerusuhan DPRD, Termasuk Anak di Bawah Umur

"Kalau secara jangka pendeknya paling di pergerakan lalu lintas, yang mungkin mau berbisnis atau pengadaan barang dan jasa, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan pemerintahan yang agak tertunda," ungkapnya.

Soal distribusi barang, ia memastikan masih berjalan lancar karena banyaknya jalur alternatif.

"Banyak alternatif jalan kayak misalnya ada tol, ada jalur besar," katanya.

Selain itu, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan pemerintah provinsi akan segera mengajukan anggaran perbaikan fasilitas pascakericuhan yang berujung pembakaran gedung DPRD Sulsel.

Baca Juga: Digelar di Anjungan Losari, Makassar Bikers Movement Bawa Misi Pesan Damai Hingga Dukungan UMKM

Andi Sudirman Sulaiman menyebut, total kebutuhan yang dihitung Pemprov Sulsel mencapai Rp233 miliar. Anggaran tersebut nantinya diajukan ke pemerintah pusat sesuai format standar pengusulan yang telah disiapkan.

“Sudah dihitung, sekitar Rp233 miliar untuk provinsi. Kita akan ajukan ke pusat, tinggal menunggu proses lebih lanjut,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Terkait aktivitas DPRD Sulsel, gubernur menegaskan tidak ada kendala berarti. Menurutnya, sejumlah kantor milik Pemprov Sulsel bisa digunakan sementara.

"Kita kasih beberapa opsi ya, bisa sharing di kantor PU di Pettarani, Dishub, atau Disdag. Tinggal dilihat mana yang paling siap, supaya tidak banyak biaya," ungkapnya.

Selain itu, Andi Sudirman menyebut mekanisme work from anywhere (WFA) juga memungkinkan untuk sebagian anggota dewan, sembari menunggu fasilitas baru siap digunakan. ***