POJOKSULSEL, JAKARTA - Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra atau akrab disapa Firman Pagarra hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/09/2024).
Melalui Rakornas ini, Firman Pagarra mengatakan ada beberapa hal yang menjadi point penting dalam pembahasan percepatan digitalisasi tersebut.
Salah satunya, kata Firman Pagarra, yakni penyediaan dan perkuatan infrastruktur digital jaringan.
Baca Juga: Nama-nama 6 Dosen Unhas Masuk 2 Persen Ilmuan Paling Berpengaruh Dunia. Bikin Bangga!
“Hari ini kita menghadiri Rakornas P2DD ini dan sepakat untuk berkomitmen untuk mewujudkan percepatan digitalisasi di masing-masing daerah," katanya.
"Ini juga menjadi langkah untuk bersinergi bersama dari pemerintah pusat hingga daerah,” ungkap Firman Pagarra.
Pemkot Makassar sendiri, kata dia terus menggenjot penggunaan digitalisasi transaksi secara merata.
Baca Juga: Kabar Gembira dari Abdul Hayat Gani Terkait Kelanjutan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK
Sebagai bentuk dukungan percepatan digitalisasi. Kota Makassar sendiri saat ini memiliki Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi atau dikenal dengan Pakinta.
“Tiga tahun terakhir ini Kota Makassar terus mendapat posisi strategis dalam digitalisasi," katanya.
Apalagi, tahun 2023 Pemkot Makassar mendapat penghargaan TP2DD 2023 sebagai kota terbaik lewat aplikasi PAKINTA.
Baca Juga: Pesan Khusus Muh Tonang pada ASN Kemenag Sulsel: Jangan Coba-coba Berpihak!
"Ini membuktikan Kota Makassar terus berbenah mewujudkan digitalisasi transaksi di masyarakat,” ungkapnya.
“Saat ini pakinta melayani pajak daerah. Namun kita terus mengembangkannya, nanti akan juga merambah pembayaran retribusi sampah. Jadi semua rata digitalisasi,” tambahnya.
Sementara, Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Satgas P2DD, mengatakan Rakornas ini merupakan wadah penting untuk membahas strategi dan upaya percepatan digitalisasi di daerah.
Dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan infrastruktur jaringan TIK di seluruh wilayah Indonesia.
Arah kebijakan implementasi P2DD pada pembuatan 3 pilar utama, pertama penguatan regulasi dan koordinasi, kedua penguatan ekosistem transaksi digital Pemda dan ketiga penguatan infrastruktur.
Baca Juga: Muh Tonang Ingatkan Hindari 2 Hal Ini Setelah Penetapan Nomor Urut Paslon di Pilgub Sulsel 2024
“Jadi ada tiga pilar yang harus semua kepala daerah perhatikan. Dan ada empat Indikator yang harus terus dilakukan yakni kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan daerah, infrastruktur digital, daya beli kelas menengah serta membuka pasar ekspor dan satgas P2DD harus mengakomodasi ketentuan umum PDRB sosialisasi dan branding,” imbaunya.
Dalam Rakornas P2DD tersebut juga disampaikan komitmen kuat untuk mendorong digitalisasi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah penting menuju perkembangan yang berkelanjutan.
Ia pun berharap terbangunnya sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan terkendali.
***
