POJOKSULSEL, MAKASSAR - Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi telah meraih gelar doktor di UIN Alauddin Makassar.

Sitti Sutinah Suhardi meraih gelar sebagai doktor Syariah Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar.

Sitti Sutinah Suhardi predikat Cumlaude dengan Indeks Prestasi Kumulatif 4.00.

Baca Juga: Kolaborasi Unhas dan Pemkot Parepare, Mahasiswa KKN Siap Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bupati perempuan pertama di Sulawesi Barat menulis disertasi berjudul "Perempuan dan Pilkada Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam".

Dirinya sukses mempertahakan disertasi di hadapan para penguji pada ujian promosi doktor di Auditorium UIN Alauddin Makassar, Kamis (4/7/2024) siang.

Promotornya adalah Prof Dr H Lomba Sultan, dengan kopromotor Dr. Andi Aderus Lc, M.A., dan Dr. Abdul Wahid Haddade Lc, M.Hi.

Baca Juga: Fahsul Falah Bangga Kabupaten Sinjai Pertama Kali Dikunjungi Presiden, Terima Kasih Jokowi

Penguji utama termasuk Prof Darussalam Syamsuddin M.Ag, Prof. Dr Muammar Bakry M.A., dan Prof. Dr. Hj. Amhrah Kasim M.A., serta penguji eksternal yaitu mantan Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu.

Sitti Sutinah Suhardi menjelaskan, konsep perempuan dan Pilkada dalam perspektif kesetaraan gender menurut hukum Islam, memiliki dimensi egalitarian bagi semua ciptaan Allah SWT tanpa harus dibatasi perbedaan biologis.

Menurutnya, hukum Islam menekankan bahwa kesetaraan gender dalam mengikuti Pilkada sebagai salah satu jalan dalam melakukan pengabdian pada ruang publik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kaum perempuan, tanpa melupakan kodratnya sebagai istri atau ibu dalam ruang domestik rumah tangga.

Baca Juga: Kabar Baik! Pemkot Parepare Pastikan Stok Pupuk Urea Cukupi Kebutuhan Petani

Ia juga menekankan bahwa peluang perempuan dalam pilkada, menurut hukum Islam, didukung oleh Alquran dan Hadist yang memberikan isyarat perlunya pengarusutamaan gender dalam bingkai egalitarianisme antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, kata dia, negara telah memberikan pijakan yuridis normatif berupa aturan 30 persen kuota perempuan, serta kultur psikologis sosial masyarakat Indonesia yang semakin terbuka dan akomodatif terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik. ***