POJOKSULSEL, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) memperluas jejaring pengawasan partisipatif dengan dunia pendidikan melalui penjajakan kerja sama strategis bersama Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar atau UKI Paulus Makassar, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kampus Pascasarjana UKI Paulus Makassar, dihadiri Anggota Bawaslu Sulsel Andarias Duma, beserta jajaran dosen dan pengelola program, termasuk Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UKI Paulus, Prof. Dr. Yotham Th. Tombonga.
Andarias Duma menekankan bahwa kolaborasi Bawaslu Sulsel dengan perguruan tinggi, termasuk UKI Paulus Makassar, sangat vital untuk memperkuat pengawasan pemilu melalui pendekatan saintifik dan akademik.
"Bawaslu memerlukan dukungan dunia akademik, terutama dalam peningkatan kapasitas SDM kepemiluan. Pascasarjana UKI Paulus memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran hukum yang mendalam,” ujarnya.
Pascasarjana UKI Paulus menyambut hangat inisiatif ini. Kolaborasi ini membuka peluang bagi dosen maupun mahasiswa pascasarjana untuk terlibat aktif dalam riset hukum kepemiluan serta program pengabdian masyarakat yang relevan dengan dinamika demokrasi saat ini.
Baca Juga: UIN Alauddin Makassar Buka SMM Afirmasi 2026, Ini 9 Jalur untuk Calon Mahasiswa Berprestasi
Adapun tiga poin utama kerja sama yang tengah dimatangkan meliputi:
Kuliah Umum Kepemiluan, yaitu pelaksanaan sosialisasi dan edukasi melalui kuliah umum bagi mahasiswa tentang dinamika dan regulasi pemilu.
Magang dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), yaitu rogram bagi mahasiswa pascasarjana untuk memperoleh pengalaman langsung di lingkungan Bawaslu Sulsel.
Penelitian Bersama, yaitu kolaborasi riset terkait pengembangan hukum dan mekanisme pengawasan pemilu untuk menghasilkan rekomendasi berbasis akademik.
Penjajakan kerja sama ini akan segera dilanjutkan ke tahap penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan hukum pelaksanaan program kerja bersama ke depan. ***
