PAREPARE, SULSEL.POJOKSATU.id - Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengingatkan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Pemkot Parepare) agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Pesan itu disampaikan Tasming saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Parepare, Selasa (13/10/2026).
Ia menegaskan, jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi dalam birokrasi, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui integritas, kepemimpinan, dan kinerja nyata.
Menurut Tasming, pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab strategis untuk menerjemahkan visi dan kebijakan pemerintah daerah menjadi program yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, saudara-saudara dituntut memiliki kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, serta ketegasan dalam mengambil keputusan," tegas Tasming.
Ia menekankan, keberhasilan pejabat tidak cukup dinilai dari rutinitas birokrasi, kelengkapan administrasi, atau laporan kegiatan. Kinerja harus terlihat dari pencapaian target, efektivitas program, dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam arahannya, Tasming menyampaikan sejumlah penekanan bagi para pejabat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pertama, setiap pimpinan perangkat daerah diminta membangun tim kerja yang solid, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghindari ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Kedua, pejabat harus menunjukkan kepemimpinan melalui keteladanan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap perangkat daerah juga dituntut memiliki program dengan sasaran yang jelas, pelaksanaan tepat waktu, dan evaluasi secara berkala.
Ketiga, penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Para pejabat didorong menghadirkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tasming menegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau disalahgunakan. Seluruh keputusan dan pelaksanaan tugas harus diarahkan untuk kepentingan publik.
Pelayanan pemerintahan, menurutnya, perlu dijalankan secara transparan, responsif, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
Pejabat Diminta Segera Petakan Masalah Prioritas
Tasming juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal dan mengidentifikasi persoalan prioritas di masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar program pemerintah berjalan lebih terarah, memiliki target yang jelas, dan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Ia kembali mengingatkan bahwa capaian kerja harus menjadi ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah. Program tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran atau pemenuhan kewajiban administratif.
“Keberhasilan saudara tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersusunnya laporan, tetapi dari tercapainya target kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Penegasan tersebut menempatkan hasil kerja dan manfaat program sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban pejabat. Setiap pimpinan perangkat daerah dituntut mampu menjelaskan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan hasil yang dicapai oleh instansi yang dipimpinnya.
Dalam sambutannya, Tasming turut mengajak seluruh jajaran Pemkot Parepare membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Ia mengingatkan bahwa sumpah dan janji jabatan bukan sekadar formalitas dalam prosesi pelantikan, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh.
Setiap pejabat, lanjutnya, harus menyadari bahwa kewenangan yang diberikan selalu disertai tanggung jawab, baik secara kedinasan maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menutup sambutannya, Tasming menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia berharap amanah baru tersebut dapat mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Parepare.
Berikut daftar nama pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare beserta jabatan barunya berdasarkan data yang disampaikan:
Susianna - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Wildana - Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DKOP).
Zulkarnaen - Asisten II.
Andi Ardian Arsyad - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Rustan Asta - Dinas Pemadam Kebakaran.
Abdul Waris - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dede Harisrustaman - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ulfah Lanto - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).
Andi Wisnah - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Budi Rusdi - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PKP).
Iskandar Nusu - Dinas Perpustakaan.
Ahmad Masdar - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Noldy Rangkuan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hj. St. Rahmah - Dinas Lingkungan Hidup.
Suriani - Dinas Perhubungan.
Fitriani Djamain - Staf Ahli Bidang Ekonomi.
Julius Upa - Dinas Ketahanan Pangan.
Muh. Idris - Dinas Kesehatan.
