POJOKSULSEL. POLEWALI MANDAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta agar diusulkan penambahan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
Langkah Pemprov Sulawesi Barat minta diusulkan tambahan gedung Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali Polewalindar, mengingat kapasitas bangunan yang tersedia diperkirakan tidak lagi mampu menampung seluruh peserta didik dalam beberapa tahun ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, mengatakan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali hanya memiliki 12 ruang kelas dengan kapasitas sekitar 30 siswa per kelas atau sekitar 360 peserta didik.
Sementara itu, saat ini Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 98 siswa dari sekolah rintisan.
Ke depan, pemerintah menargetkan penambahan 270 peserta didik yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Baca Juga: Selamat! 21 Dosen PTKIN di Sulawesi Terima KMA Guru Besar Rumpun Ilmu Agama
Sementara jika setiap jenjang menerima 270 siswa selama tiga angkatan, kebutuhan daya tampung diperkirakan mencapai lebih dari 800 siswa.
"Karena itu kami sudah menyampaikan kepada pihak balai agar segera mengusulkan penambahan bangunan. Jika tidak ada penambahan, dikhawatirkan tahun depan sekolah tidak bisa lagi menerima peserta didik baru karena kapasitasnya sudah penuh," kata Junda Maulana saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali.
Selain penambahan gedung, Pemprov Sulbar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menyiapkan lahan tambahan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan Sekolah Rakyat.
"Alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa penambahan lahan sudah mulai direncanakan. Ini menjadi langkah penting agar pengembangan Sekolah Rakyat dapat berkelanjutan dan mampu menampung lebih banyak siswa di masa mendatang," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Junda Maulana juga menyoroti kondisi lokasi proyek yang berjarak sekitar 15 kilometer dari jalan poros sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan.
Baca Juga: Ahli Infrastruktur Unhas Buka-bukaan Soal MYP Jalan Sulsel, Ini Manfaat Besarnya
"Alhamdulillah kita sampai, cukup jauh juga dari jalan poros, sekitar 15 kilometer masuk ke sini. Dengan medannya memang sedikit menantang untuk sebuah proyek," katanya.
Ia menjelaskan, semula Pemprov Sulbar menargetkan mobilisasi guru dan siswa ke asrama baru dapat dilakukan pada 31 Juli 2026. Namun, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial dan pelaksana proyek, target tersebut diperpanjang hingga 31 Agustus 2026.
"Kementerian Sosial memberikan waktu hingga 31 Agustus 2026. Kita berharap seluruh pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut," ungkapnya.
Meski mendorong percepatan pembangunan, Junda menegaskan kualitas bangunan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target penyelesaian.
"Kami tidak masuk ke ranah teknis pembangunan, tetapi kami mengingatkan agar pekerjaan diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Bangunan ini dipersiapkan untuk jangka panjang sehingga harus benar-benar memenuhi standar kelayakan," tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulbar hanya akan memindahkan siswa ke gedung baru setelah seluruh fasilitas dipastikan aman dan layak digunakan.
"Prinsip kami, karena anak-anak kami yang akan menempati, harus ada jaminan bahwa bangunan ini sudah layak untuk ditempati," pungkas Junda Maulana. ***
