MAMUJU, SULSEL.POJOKSATU.id - Kabakaran Hutan dan Lahan di Sulawesi Barat (Karhutla Sulbar) mencapai 519 kejadian periode 1 Januari hingga 16 Oktober 2026. Majene mencatat kasus terbanyak dengan 172 kejadian, sedangkan Polewali Mandar mengalami kebakaran terluas mencapai 559,92 hektare.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulawesi Barat, total luas lahan terdampak karhutla di enam kabupaten mencapai 878,48 hektare. Data tersebut merupakan laporan yang diperbarui pada Jumat (16/10/2026) pukul 17.00 WITA.
Di Kabupaten Majene, tercatat 172 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 161,14 hektare. Sementara itu, Polewali Mandar mencatat 145 kejadian, tetapi luas lahan terdampak mencapai 559,92 hektare, tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Sulawesi Barat.
Kabupaten Mamuju mencatat 52 kejadian dengan luas lahan terbakar 86,18 hektare. Selanjutnya, Mamuju Tengah mengalami 84 kejadian dengan luas 56,81 hektare, Mamasa sebanyak 57 kejadian dengan luas 11,03 hektare, serta Pasangkayu sembilan kejadian dengan luas 3,39 hektare.
Selain karhutla, Pusdalops BPBD Sulbar juga mencatat 88 kejadian kebakaran permukiman yang berdampak pada 165 unit. Adapun luas dampak kawasan hutan tercatat mencapai 441,12 hektare, dengan proses validasi data di sejumlah wilayah masih berlangsung.
Penanganan kebakaran lahan juga masih dilakukan di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Petugas bersama unsur terkait terus berkoordinasi untuk memadamkan api dan mencegah perluasan area terdampak.
Di sisi lain, dampak kekeringan masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. BPBD Sulbar melaporkan distribusi air bersih telah mencapai 3.921.783 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dan keperluan rumah tangga warga.
Kabupaten Mamuju Tengah mencatat distribusi air bersih terbesar, yakni 2.021.033 liter. Disusul Pasangkayu sebanyak 802.300 liter, Mamuju 459.450 liter, Majene 355.000 liter, dan Polewali Mandar 284.000 liter. Data distribusi untuk Kabupaten Mamasa masih dalam proses validasi.
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan pemantauan dan pembaruan data melalui Pusdalops diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, serta percepatan penanganan bencana.
“Pusdalops terus memantau perkembangan situasi dan memperbarui informasi dari kabupaten. Kami mendorong agar penanganan kebakaran di wilayah yang masih dalam proses pemadaman dilakukan secara terkoordinasi, sementara distribusi air bersih harus terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan dapat terpenuhi,” ujar Yasir Fattah.
Ia menegaskan, penanganan karhutla dan kekeringan memerlukan langkah terpadu, mulai dari pemantauan titik panas, patroli dan pemadaman, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mengoptimalkan penanganan karhutla dan kekeringan di wilayah Sulawesi Barat.
