POJOKSULSEL, GOWA - Tiga Guru Besar UIN Alauddin Makassar membawa isu yang bersentuhan langsung dengan problem masyarakat dalam pidato pengukuhan mereka, mulai dari krisis lingkungan dan risiko kesehatan, toleransi berbasis hadis, hingga akar moderasi Islam dalam sejarah Kerajaan Bone.

Ketiganya dikukuhkan dalam Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Pengukuhan Guru Besar di Auditorium Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jalan HM Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Rabu (26/8/2026).

Adapun tiga guru besar UIN Alauddin Makassar yakni Prof. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Guru Besar bidang analisis kualitas lingkungan; Prof. Dr. Muhammad Sabir, M.Ag., Guru Besar bidang metode interpretasi hadis; dan Prof. Dra. Rahmawati, M.A., Ph.D., Guru Besar bidang sejarah Islam Nusantara.

Tiga pidato pengukuhan tersebut mengangkat tema berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama: ilmu pengetahuan harus mampu membaca persoalan masyarakat dan menawarkan jalan keluar.

Prof. Andi Susilawaty menyoroti ancaman kesehatan yang muncul dari perubahan kualitas lingkungan.

Baca Juga: Maulid Nabi: Inspirasi Ekoteologi Menghadapi Tantangan Lingkungan

Dalam pidato berjudul “Membaca Jejak Fasad: Analisis Kualitas Lingkungan sebagai Sistem Peringatan Dini Risiko Kesehatan”, ia menjelaskan bahwa krisis iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati tidak bisa dipisahkan dari persoalan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, perubahan lingkungan meninggalkan jejak yang sebenarnya dapat dikenali sebelum berkembang menjadi risiko kesehatan yang lebih besar.

Karena itu, analisis kualitas lingkungan tidak cukup dilakukan untuk mengetahui kondisi sesaat. Analisis harus mampu membaca tren, mengidentifikasi jalur pajanan, serta melihat kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Data tidak boleh berhenti sebagai angka dan laporan. Data harus diterjemahkan menjadi peringatan, perlindungan, dan tindakan,” ujar Prof. Andi.

Ia menawarkan Kerangka Jejak Fasad sebagai pendekatan untuk membaca perubahan lingkungan secara lebih komprehensif.

Baca Juga: Kebakaran Bengkel di Moncongloe Maros Hanguskan Avanza dan Motor, Kerugian Capai Ratusan Juta

Kerangka tersebut, kata dia, masih membutuhkan pengujian dan validasi pada berbagai pencemar, media lingkungan, wilayah, serta karakteristik penduduk.

Prof. Andi menilai proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi agar setiap gagasan tidak berhenti sebagai konsep akademik.

“Justru di situlah tanggung jawab perguruan tinggi: menguji gagasan secara terbuka, menemukan keterbatasannya, memperbaikinya dengan bukti, dan mengabdikannya untuk masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Prof. Muhammad Sabir mengangkat persoalan keberagaman dan harmoni sosial melalui kajian hadis.

Dalam pidato berjudul “Tasamuh Integratif dalam Perspektif Hadis: Paradigma Baru Interpretasi Hadis bagi Harmoni Indonesia”, ia menawarkan pendekatan tasamuh integratif dalam memahami sunnah.

Pendekatan tersebut dimulai dari autentisitas hadis, kemudian dilanjutkan dengan jam‘ al-ahadith, fiqh al-siyaq, analisis mawdu‘i, maqasid al-syari‘ah, nilai profetik, hingga aktualisasi sosial.

Dengan pendekatan itu, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai sumber etika dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Baca Juga: Ilmu Komunikasi Dominasi Wisuda Fakultas Sastra UMI, Ini Rincian 281 Lulusan FSIKP

Prof. Sabir menempatkan empat nilai sebagai fondasi tasamuh integratif, yakni rahmah, ‘adl, ihsan, dan ta‘awun.

Keempatnya menjadi kerangka untuk membangun hubungan sosial yang dilandasi kasih sayang, keadilan, kebaikan, dan kerja sama.

“Bangsa ini tidak menjadi kuat karena semua orang berpikir sama. Bangsa ini menjadi kuat ketika perbedaan tidak menghalangi kita untuk saling menghormati dan bekerja bersama,” tegasnya.

Menurut Prof. Sabir, tasamuh integratif bukan berarti mengubah sunnah agar mengikuti perkembangan zaman.

Sebaliknya, pendekatan itu berupaya menggali keluasan pesan sunnah agar tetap mampu memberikan petunjuk dalam berbagai konteks kehidupan.

Baca Juga: Gubernur Sulawesi Selatan Pastikan BBNKB dan PBBKB Tak Naik, Ini Tarif Terbarunya

Adapun Prof. Rahmawati membawa kajian sejarah Islam Nusantara dengan menyoroti hubungan Islam dan adat di Kerajaan Bone abad ke-19.

Dalam pidato berjudul “Islam dan Multikulturalisme: Tantangan Integrasi Ajaran Islam dan Adat pada Kerajaan Bone Abad ke-19”, ia menunjukkan praktik i‘tiraf al-‘urf atau pengakuan terhadap kearifan dan tradisi lokal yang sejalan dengan nilai Islam.

Menurutnya, pengalaman sejarah Kerajaan Bone menunjukkan bahwa gagasan moderasi beragama memiliki akar dalam tradisi lokal Nusantara.

“Kerajaan Bone abad ke-19, dengan segala keterbatasannya, telah mempraktikkan i‘tiraf al-‘urf jauh sebelum istilah itu dirumuskan dalam pertemuan-pertemuan ulama internasional,” ujarnya.

Prof. Rahmawati menegaskan, warisan sejarah dan budaya lokal tidak semestinya hanya menjadi objek penelitian.

Warisan tersebut perlu dikembangkan sebagai sumber pengetahuan untuk memperkuat pendidikan, moderasi beragama, dan literasi keislaman.

Ia mendorong digitalisasi naskah keislaman Bugis-Makassar serta pengembangan nilai lokal seperti pangadereng dan siri’ na pacce sebagai bagian dari kontribusi keilmuan.

Ia juga menyoroti pentingnya mengangkat kembali peran perempuan dalam sejarah Islam Nusantara.

Menurutnya, sejarah Bugis menunjukkan perempuan pernah memainkan peran penting dalam pemerintahan, perlawanan, dan pemeliharaan warisan intelektual masyarakat. ***