POJOKSULSEL, MAROS - Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur memulai tugasnya sebagai Wakil Bupati Maros, Senin (24/2/2025).
Muetazim Mansyur pada hari pertama berkantor sebagai Wakil Bupati Maros dengan membuka Musrenbang khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas Kabupaten Maros 2025 di Baruga Pemkab Maros.
Muetazim Mansyur menjelaskan, Musrenbang ini sebagai wadah untuk merumuskan rencana dan solusi yang dihadapi perempuan, ibu, anak, remaja, dan penyandang disabilitas di Kabupaten Maros.
Baca Juga: Lihat Antusias Wali Kota Parepare Tasming Hamid Ikut Retret di Akmil Magelang
“Sebagai bentuk pendekatan bottom-up planning yang dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi dan kebutuhan terhadap program pembangunan yang ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sehingga pemenuhan hak-hak mereka dapat terlindungi dan terpenuhi,” ujarnya.
Ia memastikan isu-isu ini akan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Melalui Musrenbang ini, dipastikan adanya isu-isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas tertuang dalam dokumen perencanaan anggaran yang berperspektif gender, inklusif, mulai dari desa-desa sampai kabupaten,” ujarnya.
Baca Juga: Andi Amran Sulaiman Koordinator Presidium, Inilah Daftar Lengkap Presidium Himpuni 2025-2028
Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Muetazim menyoroti saat ini ada peningkatan pada permasalahan anak.
“Seperti anak yang berhadapan dengan hukum, penelantaran, kekerasan fisik dan seksual, serta perilaku menyimpang,” imbuhnya.
Baca Juga: Sambut Pemimpin Baru Kota Parepare, Direktur RSUD Andi Makkasau Ingin Sektor Kesehatan Makin Kuat
Makanya ia mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu ini.
Selain itu, Muetazim menyampaikan pentingnya penanganan masalah kemiskinan yang harus dilakukan secara lintas sektor.
Kemiskinan, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama, dan dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program kedepannya
“Harus ada program-program penanggulangan kemiskinan baik pada klaster perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun program-program pro-rakyat lainnya,” ungkapnya.
Sementara anggota DPRD Sulsel asal Dapil Maros, Andi Patarai Amir mengatakan hasil Musrenbang ini harus sinkron dengan program pemerintah provinsi terutama RPMJD, perencanaan dan penganggarannya, terkadang terputus sebelum ketik palu di DPRD, terangnya.
Baca Juga: Kiai Multazam Beri Tanggapan Begini Saat Diminta Maju pada Konferwil PWNU Sulbar
Sebagai saran kondisi provinsi dengan kabupaten Maros tidak jauh berbeda.
" Kami berharap dapat mengawal hasil musrenbang ini ke tingkat provinsi dan harus singkronkan kabupaten dengan provinsi terutama perencanaan dan anggarannya dapat disetujui dan kegiatan dapat berjalan, harapnya. ***
