POJOKSULSEL, MAKASSAR - Isu mencuat dalam Debat Pilgub Kedua Pilgub Sulsel salah satunya mengenai isu lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi pertambangan.

Luwu, sebuah daerah yang kerap dilanda banjir dan longsor, menjadi sorotan utama dalam debat kandidat.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Ibnu Hajar, mengemukakan, Danny Pomanto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu lingkungan, terutama dalam melindungi Luwu.

Baca Juga: Program KKN Terintegrasi PPL Perdana FSH UIN Alauddin Sukses Digelar di Jakarta

“Visi Danny sangat berpihak kepada warga Luwu, terutama dalam menyelamatkan daerah ini dari bencana yang terus-menerus terjadi akibat eksploitasi tambang yang tak terkendali,” ujarnya Ibnu Hajar, Rabu (13/11/2024).

Diketahui, Danny Pomanto maju dalam pertarungan Pilgub Sulsel 2024 bersama Calon Wakil Gubernur Azhar Arsyad. Pasangan bernomor urut 1 ini menggunakan tagline DIA di Pilgub Sulsel.

Ibnu Hajar juga menilai bahwa langkah Danny untuk meminta evaluasi menyeluruh atas izin tambang di kawasan Bastem, yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana di Luwu, merupakan langkah yang tepat.

Baca Juga: 17 Daerah di Sulsel Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, Kamis 14 November 2024, Termasuk Makassar, Gowa, dan Maros, Waspada Angin Kencang

“Jika tidak ada evaluasi tata ruang dan RDTR secara komprehensif, maka bencana di Luwu akan terus berulang,” ungkapnya.

Pada debat lalu, Danny Pomanto berharap dapat menghadirkan pemerintahan yang lebih peduli terhadap perlindungan lingkungan, khususnya di daerah yang rentan terhadap bencana seperti Luwu.

Pasangan Azhar Arsyad ini menegaskan bahwa penyelamatan Luwu menjadi salah satu prioritasnya jika terpilih.

Baca Juga: Rock In Celebes 2024, Berlangsung di 3 Lokasi Bersejarah di Makassar, Luangkan Waktu Anda di Tanggal 7 - 8 Desember

Danny Pomanto berkomitmen untuk memperjuangkan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang berpotensi merusak lingkungan, terutama yang berada di kawasan hulu sungai.

Dalam sesi tanya jawab dengan panelis, Danny menegaskan bahwa wewenang untuk mengatur izin pertambangan memang berada di pemerintah pusat.

Namun gubernur bertanggung jawab untuk melindungi warga Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Luwu.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi di Luwu, Toraja, hingga Sidrap sangat jelas dipicu oleh pembukaan lahan di hulu sungai,” tegas Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga menyoroti kawasan hulu di Sulawesi Barat, yang berhulu di Seko, serta hulu-hulu di sekitar Teluk Bone yang berada di pegunungan Verbek dan Latimojong.

Menurut Danny Pomanto, jika kawasan-kawasan ini tidak dilindungi dengan baik, maka daerah hilir seperti Luwu akan terus mengalami bencana. (***)