POJOKSULSEL, MAKASSAR - Bawaslu Sulsel kembali menggelar diskusi tematik bertajuk Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Penyelenggara Pemilu.
Diskusi tematik Bawaslu Sulsel bertajuk Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Penyelenggara Pemilu, digelar di Hotel Maleo Kota Makassar, Rabu 29 November 2023. Ada tiga pemateri yang dipanel dalam diskusi tersebut.
Masing-masing akademisi Unhas Dr Hasrullah, praktisi media Suparno dan Koordinator Divisi (Kordiv) Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sulsel Alamsyah mengupas tentang urgensi informasi publik penyelenggara Pemilu.
Baca Juga: Timsel Serahkan 21 Nama Calon Anggota KPID Sulsel kepada Bahtiar Baharuddin
Suparno mengatakan, Bawaslu mendapatkan kepercayaan yang sangat baik dari publik sebagai lembaga pengawasan proses demokrasi di Indonesia.
Hanya saja, kata Suparno, Bawaslu tidak bisa bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan Pemilu. Melainkan butuh peran media dalam menyampaikan informasi kepada pubilk.
"Dibutuhkan kehadiran media yang bisa menjadi partner Bawaslu untuk menciptakan demokrasi yang sehat di Indonesia," katanya..
Suparno menyarankan Bawaslu Sulsel agar menyiapkan posko atau media center agar mempermudah komunikasi dengan jurnalis yang melakukan peliputan Pemilu.
"Bawaslu harus menyiapkan posko agar bisa melakukan sharing diskusi dengan teman-teman media," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah mengakui bahwa peran media sangat penting dalam mengawal proses Pemilu ini.
"Kita juga mengajak semua pihak untuk memberikan informasi terkait potensi pelanggaran Pemilu," paparnya.
Baca Juga: HUT Korpri, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Harap ASN Perkuat Kemampuan Kerjasama
Alamsyah mengungkapkan, jika pihaknya telah membentuk tim pengawasan kampanye bahkan sudah membuat posko pengawasan yang sudah disumpah bekerja di hari kalender yang akan bekerja 24 jam untuk mengantisipasi agar tidak bias sehingga profesionalisme tim di kabupaten kota sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan.
"Mereka dilantik bukan bekerja di hari kerja namun tim pengawas pemilu bekerja setiap hari dalam melakukan pengawasan tahapan masa kampanye peserta pemilu," paparnya.
Sementara itu, akademisi Unhas Hasrullah mengungkapkan, yang menjadi tantangan Bawaslu saat ini adalah pengawasan kampanye negatif tersebar di media sosial. Apalagi banyak buzzer yang kerap menebar kampanye negatif melalui media sosial.
Olehnya itu, Hasrullah menilai, kehadiran media dalam tahapan kampanye sangat dibutuhkan untuk mengawal Pemilu, karena pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu, wajib diberitakan media.
"Media harus memberitakan bagaimana Bawaslu mengawasi peserta pemilu karena media merupakan ujung tombak," katanya.
Baca Juga: Jangan Lewatkan Penampilan Dewa 19 di Adira Festival 2023 Makassar, Catat Jadwal dan Cara Registrasi
"Saya menganggap bahwa pesta demokrasi baik Pilpres dan pemilu dan itu bisa terlaksana jika Bawaslu membuka informasi seluas-luasnya," kata Hasrullah.***
