POJOKSULSEL, JAKARTA – Indonesia menorehkan sejarah emas dalam kemandirian pangan. Per Selasa, 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3.701.006 ton, tertinggi sejak Perum BULOG berdiri pada 1969.

Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah menghentikan impor beras sejak awal tahun.

Langkah ini dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan, “tidak ada lagi impor beras.” Tak butuh waktu lama, kebijakan tersebut langsung dieksekusi di lapangan. Impor disetop, stok melesat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut capaian ini sebagai sejarah gemilang, sekaligus bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Apresiasi Peran Umat Buddha Jaga Kerukunan, Andi Winarno Sampaikan Pesan Gubernur

Pada 2024, Indonesia sempat terpuruk akibat El Nino. Produksi padi turun 760 ribu ton, dan impor beras tembus 4,5 juta ton.

Kini, situasi berbalik. Hanya dalam lima bulan, BULOG mampu menyerap lebih dari 2 juta ton beras dari petani.

Capaian ini melampaui rekor 1985, saat Indonesia memiliki stok 3,006 juta ton dengan populasi 166,6 juta jiwa. Kini, dengan penduduk 283 juta, Indonesia justru lebih kuat.

Di balik lonjakan stok ini, sejumlah kebijakan strategis menjadi pemicu utama, harga pembelian gabah dinaikkan dari Rp5.500 ke Rp6.500 per kg, pupuk subsidi ditambah, alat mesin pertanian diperkuat, serta program pompanisasi dan irigasi diperluas.

Baca Juga: Anggi Anggraini Tancap Gas ke Nasional, Siap Tembus 10 Besar PAI Award 2025 Bermodalkan IMANI

Amran menyebut, arahan tegas Presiden Prabowo untuk menyerap hasil panen lokal dan menghentikan impor adalah titik balik.

Sejak itu, impor berhenti dan stok melonjak, menjadikan cadangan beras sebagai instrumen strategis untuk stabilisasi harga, bantuan pangan, dan potensi ekspor.

Untuk menampung beras sebagai hasil lonjakan produksi, pemerintah juga menyiapkan 25.000 unit gudang prioritas baru untuk menampung panen yang terus meningkat. Gudang dibangun di daerah-daerah prioritas yang benar-benar membutuhkan.

Mentan Amran sebetulnya memulai transformasi besar sektor pertanian Indonesia sejak tahun 2024.

Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mendorong program pompanisasi secara masif, yang didukung melalui relokasi anggaran Kementerian Pertanian hingga Rp 1,7 triliun.

Program ini menjadi tulang punggung peningkatan produksi pangan nasional.

Kebijakan dan produksi Mentan Amran selama 2024-2025 berdampak besar. Produksi beras nasional diproyeksi USDA mencapai 34,6 juta ton pada 2024/2025, menjadikan Indonesia produsen beras terbesar di ASEAN, mengungguli Thailand dan Vietnam.

Lonjakan produksi beras Indonesia itu membuat peta perdagangan di tingkat ASEAN maupun global berubah total.

Baca Juga: Tragedi Sungai Savana Maros, Jenazah Mahasiswi Unhas Ditemukan 5 Km dari Titik Hilang

Bila pada 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras mencapai 4.519.420,6 ton, dipicu tekanan produksi padi yang turun 760 ribu ton akibat El Niño kuat, saat ini Indonesia sama sekali tidak impor.

Impor utama saat itu berasal dari Thailand dengan volume 1,36 juta ton, atau 30,19% dari total impor beras. Kini, Thailand merana akibat Indonesia tidak lagi mengimpor beras dalam waktu sekejap, kehilangan salah satu pasar terbesarnya yang dulu menjadi tumpuan ekspor beras mereka.

Tidak hanya Thailand, namun Vietnam dan Kamboja saat ini harus mencari pasar baru bagi berasnya.

Ketiga negara tersebut kehilangan pasar strategis karena Indonesia telah menghentikan impor beras dan memperkuat produksi dalam negerinya.

Baca Juga: Drop Sejak di Madinah Wafat di Makkah, Jemaah Haji Makassar Dimakamkan di Soraya

Langkah ini memperlihatkan betapa kebijakan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Mentan Amran benar-benar berdampak besar tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga terhadap peta perdagangan beras di kawasan Asia Tenggara.

Dengan penyerapan gabah yang terus meningkat, stok CBP diperkirakan menembus 4 juta ton dalam beberapa hari mendatang.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, terutama melalui Perum BULOG, untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar.

CBP berfungsi sebagai penyangga jika terjadi kekurangan beras atau lonjakan harga, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan.

Baca Juga: Kabar Duka! Jemaah Haji Asal Sulsel Wafat di Tanah Suci Makkah

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Mentan Amran menjelma sebagai “sentuhan ajaib” yang mampu menghentikan impor dan membawa Indonesia pada era baru ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Indonesia kini tak lagi menjadi pasar empuk bagi negara-negara pengimpor, melainkan bersiap menjadi pemain utama dalam peta perdagangan beras global.

***